"AGAMA DALAM PASUNG KUASA POLITIK".

Kalau di negara kita, persoalan diskriminaai keyakinan agama minoritas atas kebenaran mayoritas, seakan telah menjadi sajian konflik sosial tanpa solusi. Katakanlah kalau dalam sosial islam ada konflik Islam Sunny, Syiah dan Ahmadiyah. Begitu juga dikalangan Kristiani, masih mewaspadai adanya gerakan Kristen bawah tanah Yehowa.

Problemnya, benarkah bahwa mereka bertikai dalam mwngembangkan argumentasi kebenaran keyakinan obyektif?, atau mungkin ada persoalan psikologi budaya beragama yang cenderung phobia menghadapi perbedaan karena pengalaman sejarah sektarianisme?. Apapun persoalannya, yang jelas mereka telah membawa kekuasaan politik dibalik tiran kebenaran absolut humanis yang sebenarnya masih bersifat tentatif. Tapi ironisnya lagi, ternyata dalam posisi tersebut negara juga mengambil langkah konstitusional dengan membatasi secara kuantitatif legalitas agama, sehingga menjadi kebebasan terbatas bagi masyarakat sipil.

Pangkal persoalan ini kemudian menarik dan menjadi perbincangan seksis, ketika akhir- akhir ini Pemerintah Anggola, melalui Menteri Kebudayaan, Cruze e Silva, melarang Islam menjadi agama resmi di negara tersebut. Dan bahkan Pemerintah Anggola menganggap Islam menjadi kepercayaan illegal, karenadianggap sarat dengan kekerasan, Bersamaan dengan kebijakan itu, Pemerintah Anggola juga meruntuhkan situs bangunan masjid dan pusat-pusat kegiatan masyarakat Islam. Maka dalam perspektif tertentu, polemik legalitas agama itu sebwtulnya tidak jauh berbeda dengan yang sering terjadi di negara kita, yang bermuara pada legalitas dan illegalitas struktural agama.

Dari konteks ini, kemudian kita dapat menarik obyektivitas polemik psikologi sosial antar agama dalam perspektif Islam yang sering kita dengar, Walan tardla 'anka al-Yahuda walan al-Nashara Hatta Tattabiu Millatahum", yang biasanya secara ekstrim menjadi justifikasi Islam untuk melawan agama lain. Padahal, kalau kita tarik pada wilayah sosial beragama secara luas, ayat itu menggambarkan adanya sikap ekaklusifisme internal agama-agama untuk menjadikan keyakinan kebenaran agamanya menjadi bagian keyakinan orang lain. Kalau kita mau jujur, tidak saja orang Yahudi atau Nasrani yang memiliki pandangan eksklusif ini, tapi kalangan Islam juga.***

"HANYA PROBLEM NGINTIP DAN NGUPING".

Jadi kalau sekarang lagi ramai orang memperbincangkan sadap menyadap telpon para pejabat atau orang penting di negeri ini oleh pihak asing, maka berterima kasihlah kepada mereka yang menyadap itu. Karena bagaimanapun, mereka, orang-orang asing itu, masih perhatian, peduli, dan masih menganggap kita ini penting dalam tata pergaulan internasional. Saking pentingnya, makanya mereka menyadap.

Kemudian apa permasalahannya kalau kita ini disadap?. Benarkah kalau disadap berarti kita kehilangan jati diri kedaulatan kita?. Bukankah setiap hari kita juga disadap?. Mulai dari hati kita, ucapan kita, dan tingkah laku kita. Tentu saja yang menyadap adalah Malaikat, yang diperintah Tuhan untuk mencatat keinginan hati, ucapan, dan perbuatan kita. Tapi kita nggak pernah ribut, apalagi marah. Memangnya Pejabat Amerika dan Australia itu lebih mulia?. Sehingga kita lebih peduli ketimbang dengan Malaikat yang menjalankan perintah Tuhan?.

Kelihatannya ada yang melenceng dari filosofi budaya pergaulan kita, termasuk pemahaman kita atas perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi. Padahal kita juga men6adari, kesalahan terbesar dalam tata budaya dunia pergaulan kita sudah dibangun oleh prinsip 'homo homone lupus' bukan homo homone socius'. Jadi hampir setiap hari kita diajak berfikir hirarki, terbelah, terpisah, dan bermusuhan Bahkan boleh jadi, idiom pergaulan yang katanya setara dan humanis itu hanya sebatas 'lips service' dan retoris diplomatik semata. Faktanya, kita selalu memendam rasa curiga dan tidak percaya dalam romantika pergaulan itu sendiri. Untuk lebih ekstrimnya, seakan-akan kita hidup ini bagaikan biduk musuh untuk saling menerkam.

Karena dampak dari persepai dan paradigma musuh itu, kemudian menimbulkan hirarki struktur kekuasaan dan yang dikuasai. Padahal dibalik problem penyadapan alat telekomunikasi itu hanya merupakan gerakan revolusioner dari spionase konvensional yang itu terjadi dan dimiliki pada dan oleh semua negara dengan menggunakan tehnologi canggih. Dan kalau kita tarik dalam budaya pergaulan sosial kita, itu merupakan pergeseran budaya orang 'ngintip' dan 'nguping', karena keingin tahuan pembicaraan kita saja. Masalahnya, cuma kan ada yang dianggap rahasia. Entah itu rahasia personal atau negara itu saja.

Lalu ngapain kita juga mau mengultimatum melarang pihak Australia untuk tidak mengulangi tindakan penyadapan itu?. Terlalu kekanak- kanakan. Kalau suatu ketika kita butuh menyadap negara lain bagaimana?. Pokok persoalannya terletak pada kemampuan improvisasi gerakan intelegen dan tehnologi supaya kita tidak disadap. Jangan melarang orang lain apalagi mengiba. Karena bagaimanapun, ini merupakan konsekwensi revolusi budaya pergaulan dunia, yang sulit dimasuki oleh tata moral tradisional.***