"KLEPTOKRASI TRIAL BY OPINION".

Ketika Abraham Samad menjadi pembicara di forum ICIS, lembaga yang dibidani Mantan Ketua Umum PB NU, KH. Hasyim Muzadi, membuat pernyataan mengejutkan. Menurut Samad bahwa di Jawa Timur ada indikasi korupsi besar yang diskenario dengan rapi, sehingga tidak meninggalkan jejak.

Dalam modus ini Samad menganalogikan dengan pencuri yang menggunakan sarung tangan. Sehingga, ketika jejak sidik tangan itu tidak membekas. Dan selang beberaoa hari berikutnya, John Budi, selaku juru bicara menegaskan, kalau indikasi koruptif itu ada dalam pejabat pemerintahan.

Urgensi pembahasan masalah ini bukan menyoal kasus perkasus yang hadir, tapi lebih pada masalah koneksitas budaya birokrasi, dan kelihaian para pelaku dalam menyusun strategi. Dalam perspektif ini ada yang menarik dari perbincangan Abdul Fatah, Ketua LBH Surabaya tersebut. Menurut Fatah, ada tiga skenario besar yang dilakukan oleh para pelaku kleptokrat.

Pertama, pejabat itu akan memainkan peran seakan mereka adalah bagian dari kekuatan sosial yang melawan korupsi. Atau setidaknya mereka membungkus dirinya dalam persforma agamis. Kedua, setelah apa yang dilakukan terendus aparat hukum, merekq akan mengopinikan semua perilaku dan kebijakannya prosedural. Ketiga, dibalik pengopinian diatas, mereka mengkoordinasi menyusun strategi menghilangkan jejak alat bukti. Bahkan bila perlu dengan sekuat tenaga akan melakukan lobi- lobi dengan penegak hukum untuk menyelesaikan kasus yang dihadapi.

Kelihatannya rumusan skenario yang diamati Fatah, dari sisi anatomi sosial korupsi ini menarik. Karena faktanya, memang tontonan ini yang sering kita saksikan disetiap pergulatan antara penegak hukum dengan para pelaku korupsi. Tapi mungkin, karena adanya faktor integritas dan pengalaman para penegak hukum, semua skenario itu bisa dibajak.

Memang dalam konteks ini, kita tidak saja disuguhi opini problem degradasi metamorfosa integritas budaya kekuasaan, tetapi juga, memantik skenario permainan para kleptokrat melalui argumentasi paradoks yang mampu mengaburkan subtansi perkara hukum itu sendiri. Disinilah urgensi penggunaan logika antitesis dan sistesis untuk memahami eksperimentasi dinamika budaya hukum.***

"DEMOKRASI LIBERAL DALAM LINGKARAN WARISAN TRADISI PRIYAYI".

Ketika korupsi menyeruak di negeri ini, banyak pengamat menilai, bahwa semua yang terjadi merupakan efek budaya demokrasi liberal. Mungkin pengamat ini menakar, karena didalam azas demokrasi liberal, memberikan ruang kebebasan yang berlebihan bagi seseorang untuk bereksperimentasi politik secara luas dan bebas. Dalam kata lain 'liar' dan menabrak batas-batas konstitusi.

Tapi benarkah bahwa kondisi budaya yang melilit sistem birokrasi yang oligarkis dan koruptif itu memang sepenuhnya karena akibat hasil proses demokrasi yang liar ?. Tapi yang jelas, apapun sistem politik yang berlaku dalam budaya kita, akan berhenti dalam area prosedur dan mekanisme politik semata. Karena pada gilirannya, sistem politik tersebut hanya akan menjadi subsistem tradisi kekuasaan priyayi yang cenderung feodal, subyektif, dan berperilaku otonom tanpa batas.

Dan biasanya, ketika warisan tradisi priyayi ini telah menjadi tirani meta-budaya kekuasaan demokratis, kehadiran peraturan negara untuk mengelola kewenangan kekuasaan akan selalu dianggap relatif dan sering dipersalahkan. Karena bagi mereka, prinsip dan argumentasi subyektif, dianggap lebih benar ketimbang perundang- undangan negara. Padahal yang sesungguhnya, negara memberikan batasan normatif akuntabilitas pejabat pemerintah dalam menjalankan kekuasaan.

Dalam 'modus operandi' fragmentasi kekuasaan priyayi ini, biasanya para penguasa akan menggeser budaya demokrasi sosial egaliter menjadi domestikasi kepatuhan tunggal. Sekalipun kekuasaan substruktur yang dibangun, tidak lain hanyalah potret distribusi kekuatan lokalitas personal tersebut. Caranya, mereka akan meminggirkan kekuatan primordial yang dianggap resisten. Modus lainnya, mereka akan melancarkan intimidasi pada seluruh komponen kritis, atau setidaknya mereka akan melakukan negosiasi pragmatis. Karena mereka tahu, didalam kekuatan kritis, juga terdapat anomali mental opportunis.

Sehingga dapat dipastikan, sikap kekuasaan 'priyayisme' akan selalu menolak pergeseran budaya peguyuban menuju patembayan. Karena bagi mereka, budaya paguyuban dianggap representatif untuk memobilisir seluruh skenario kekuasaannya. Sementara budaya patembayan yang egaliter dan kritis dalam menilai berbagai perilaku dan kebijakan penguasa akan ditabukan. Untuk itu, mereka akan bertaruh dengan apapun dalam mempertahankan budaya paguyuban ini demi mengamankan kekuasaan. Karena dalam budaya sosial paguyuban sudah ada diktum sosial, 'sendiko dawuh gusti ratu'.***

KETIKA FIRAUN DAN MUSA BERPOLEMIK MASALAH BUDAYA PEMIMPIN.

Terlepas dari kemukjizatan Musa yang mampu meruntuhkan dinasti kekuasaan Firaun, ternyata didalamnya menyisakan polemik kebudayaan yang selalu bertindak represif, arogan, dan diskriminatif.

Mungkin pada saat itu dalam pikiran Firaun akan selalu berasumsi untuk membangun stigma kekuasaannya melalui logika publik yang disistemisasi untuknbefantasi pada budaya paguyuban. Dimana masyarakat menyerahkan sepenuhnya pada itikad baik pemimpin. Tapi faktanya berbeda, karena apapun bentuk kekuasaan, termasuk dalam lingkup struktur yang paling kecil, ternyatwbtelah menghimpun watak budaya pragmatis dan opportunis.

Maka jangan heran, pada posisi seperti kharakter Machiavelis ini, akan selalu mengelaborasi dalam membangun struktur kekuatan tersendiri dalam mempertahankan kekuasaan politik tertentu. Terlepas sepakat atau tidak, faktanya Machiaveli telah berhasil merumuskan secara gamblang perihal watak dasar budaya kekuasaan tersebut.

Potret Machiaveli itulah yang dikembangkan Firaun. Firaun berhasil membangun mistikasi persepsi kebangsaan yang teokratik. Firaun menjelmakan dirinya tidak saja sebagai wakil Tuhan di muka bumi, melainkan Firaun juga telah membalut dirinya menjadi tuhan. Kepatuhan massa, meskipun dibangun melalui proses kamuplase dan vandalisme, tapi bagi Firaun yang terpenting adalah terbentuknya kepasrahan massif.

Pada situa yang demikian Tuhan menghadirkan Musa. Musa adalah potret anak hilang yang dianggap tidak memiliki rimba kekuasaan. Apalagi untuk menaklukkan kekuasaan Firaun yang agung itu. Meskipun demikian, telah banyak tokoh spiritualis yang mengingatkan Firaun adanya bahaya laten kekuatan Musa. Tapi karena dianggap tidak memiliki relasi struktur kekuasaan, Firaun tetap erogan dan meremehkan kehadiran Musa.

Memang kalau ditilik dari kronologi perjalanan sejarah, Musa bukanlah sosok yang cerdik cendekia. Bahkan dalam uji kompetensi kenabian yang pernah dilakukan Haidlir, Musa bisa dikatakan tidak lolos. Tapi justeru dari balik peristiwa Musa itu, kelihatannya Tuhan seakan ingin membuktikan jati diri keperkasaannya, dan sekaligus mendegradasi kebenaran logika kemanusiaan Haidlir.

Pada saat itulah Musa diberi mukjizat oleh Tuhan berupa kekuatan material dan spiritual untuk melumpuhkan kekuasaan Firaun. Ketika itu Musa tidak saja berhasil meruntuhkan dinasti kekuasaan Firaun, tetapi juga memporak porandakan struktur kebangsaan dan logika kebudayaan Firaun yang berkembang saat itu, yang kultis dan manipulatif. Meskipun dengan 'cost social' dan 'cost politic' yang besar, tapi bagi Tuhan Melalui Musa telah menghadirkan cita perubahan budaya yang manusiawi dan beretika sosial.

Sebagai narasi kesimpulan, hal menarik dari pernyataan Zastrow Ngatawi, mantan ajudan Gus Dur. Menurut Zastrow, dalam kompleksitas struktur kekuasaan, akan berhimpun seluruh komponen untuk mengambil manfaat kepuasan kekuasaan. Dalam interaksi lingkaran kekuasaan itu ada Malikat, Manusia, Setan, Jin, dan sebagainya. Anehnya, kata Zastrow, semua komponen itu akan merubah wajah secara semu menjadi malaikat. Sehingga kita akan sulit mengidentifikasi antara malaikat beneran dan yang malaikat - malikatan. Dan itulah potret wajah budaya lingkar kekuasaan.

Tapi apapun yang terjadi dalam proses sejarah perubahan budaya, pergulatan antara nilai kebenaran dan kebathilan, pada akhirnya akan terjawab melalui proses hukum seleksi alam yang sejatinya tidak akan pernah runtuh oleh logika konspirasi apapun. Meskipun terkadang mangalami pasang surut. Itulah potret sejarah polemik kebudayaan pemimpin Firaun dan Musa. Sebuah polemik tata nilai budaya pemimpin dan kepemimpinan.***