"DEMOKRASI LIBERAL DALAM LINGKARAN WARISAN TRADISI PRIYAYI".

Ketika korupsi menyeruak di negeri ini, banyak pengamat menilai, bahwa semua yang terjadi merupakan efek budaya demokrasi liberal. Mungkin pengamat ini menakar, karena didalam azas demokrasi liberal, memberikan ruang kebebasan yang berlebihan bagi seseorang untuk bereksperimentasi politik secara luas dan bebas. Dalam kata lain 'liar' dan menabrak batas-batas konstitusi.

Tapi benarkah bahwa kondisi budaya yang melilit sistem birokrasi yang oligarkis dan koruptif itu memang sepenuhnya karena akibat hasil proses demokrasi yang liar ?. Tapi yang jelas, apapun sistem politik yang berlaku dalam budaya kita, akan berhenti dalam area prosedur dan mekanisme politik semata. Karena pada gilirannya, sistem politik tersebut hanya akan menjadi subsistem tradisi kekuasaan priyayi yang cenderung feodal, subyektif, dan berperilaku otonom tanpa batas.

Dan biasanya, ketika warisan tradisi priyayi ini telah menjadi tirani meta-budaya kekuasaan demokratis, kehadiran peraturan negara untuk mengelola kewenangan kekuasaan akan selalu dianggap relatif dan sering dipersalahkan. Karena bagi mereka, prinsip dan argumentasi subyektif, dianggap lebih benar ketimbang perundang- undangan negara. Padahal yang sesungguhnya, negara memberikan batasan normatif akuntabilitas pejabat pemerintah dalam menjalankan kekuasaan.

Dalam 'modus operandi' fragmentasi kekuasaan priyayi ini, biasanya para penguasa akan menggeser budaya demokrasi sosial egaliter menjadi domestikasi kepatuhan tunggal. Sekalipun kekuasaan substruktur yang dibangun, tidak lain hanyalah potret distribusi kekuatan lokalitas personal tersebut. Caranya, mereka akan meminggirkan kekuatan primordial yang dianggap resisten. Modus lainnya, mereka akan melancarkan intimidasi pada seluruh komponen kritis, atau setidaknya mereka akan melakukan negosiasi pragmatis. Karena mereka tahu, didalam kekuatan kritis, juga terdapat anomali mental opportunis.

Sehingga dapat dipastikan, sikap kekuasaan 'priyayisme' akan selalu menolak pergeseran budaya peguyuban menuju patembayan. Karena bagi mereka, budaya paguyuban dianggap representatif untuk memobilisir seluruh skenario kekuasaannya. Sementara budaya patembayan yang egaliter dan kritis dalam menilai berbagai perilaku dan kebijakan penguasa akan ditabukan. Untuk itu, mereka akan bertaruh dengan apapun dalam mempertahankan budaya paguyuban ini demi mengamankan kekuasaan. Karena dalam budaya sosial paguyuban sudah ada diktum sosial, 'sendiko dawuh gusti ratu'.***