NASIONALISME HEDONESIA

Sorak sorai kumandang lagu kebangsaan Indoneaia Raya, yang dibalut kibar bentang Merah Putih, serta syair-syair agitasi kemenangan, seakan menandai monumen kemenangan Timnas Garuda Muda dalam puncak final Piala AFF 2013. Memang ini sebuah penantian panjang bagi pecinta nasionalisme bola, hampir 22 tahun, untuk menorehkan sejarah baru kemenangan, sejarah deklarasi 'kedaulatan' atas hegemoni keunggulan bangsa lain.

Dalam konteks kebangsaan yang majemuk, dengan kenyataan strata sosial yang beragam, membangun sebuah perekatan identitas kebangsaan menjadi barang mahal. Apalagi, ditengah kehidupan budaya sosial yang serba instan, yang selalu menyuguhkan 'pernikahan siri' aneka ragam kenikmatan ekonomi dengan kekuasaan politik. Kenyataan ini, tidak saja melahirkan 'anak tiri' kebudayaan, tapi juga melahirkan kesenjangan struktur sosial antar anak bangsa.

Maka kemenangan Timnas Sepak Bola Garuda Muda U-19 dalam ajang AFF semalam, jangan hanya diapresiasi pada batas pejorasi budaya euforistik semata. Tetapi sebaliknya, kita harus memperluas daya baca untuk memahami spirit perjuangan mereka dalam menumbangkan hegemoni, untuk meneguhkan kedaulatan baru merah putih. Karena faktanya, imajinasi, harapan, dan kenyataan kemenangan, telah mampu memeberikan arah pergeseran eksperesi budaya publik dalam meneguhkan identitas kebangsaan.

Problem perekatan nasionalisme bola tadi, tentu akan berbeda dengan persoalan nasionalisme ekonomi dan dunia politik kita. Kekuatan spirit daya juang anak muda yang tergabung dalam Timnas tersebut, merfleksikan penegasan 'perlawanan' hegemoni bangsa lain. Sementara dalam realitas dunia ekonomi dan politik, lebih banyak menyuguhkan atraksi nasionalisme semu, yang keluar dari hakekat kedaulatan rakyat. Kebanyakan kaum ekonom akan mengilustrasikan nasionaliame pada hukum distribusi dan konstribusi kapital. Sedangkan politisi, pola nasionalismenya akan berprinsip pada hukum modal kekuasaan. Selanjutnya, terjadilah perkawiinan silang, menuju kolaborasi prinsip nasionalisme hedonis.

Maka belajar dari spirit heroik nasionalisme bola Timnas U-19, seakan mengajak kita untuk memahami prinsip perubahan dalam kesejatian eksistensi bangsa. Integrasi tanpa batas yang dibangun dari sendi kemandirian, berpegang teguh pada integritas personal, menjadi jawaban untuk merebut kembali kedaulatan bangsa. Karena bagaimanapun, kenyataan globalisme, ditengah serunya kompetisi keungulan antar bangsa, akan sangat ditentukan oleh kemampuan diri dalam memaknai dan mengimplementasikan prinsip kedaulatan bangsa atas negara.***

"MELAWAN ETIKA POLITIK RATU SHIMA".

Ratu Atut Chosiyah, Gubernur Banten, puteri dari Tubagus Chasan Shohib, seorang tokoh ternamaJawara Banten, bagaikan mitologis Srikandi dalam narasi pewayangan. Bedanya, kalau Sriikandi, populer bukan karena cekal KPK, sementara Ratu Atut, yang sebenarnya sudah populer, dan lebih populer lagi karena 'jurus mabuk' KPK.

Sosok perempuan, yang juga merupakan pewaris tahta Jawara Banten ini, adalah representasi kekuatan budaya politik Jawa pasundan modern. Peran Sang Ratu selain piawai memainkan kolaborasi kultur domestik, antara pengaruh jawara dan ulama Islam lokal, juga mampu mengkombinaaikan dengan kekuatan struktur kepartaian politik Sehingga lahirlah Sang Ratu dalam alam budaya politik mitis, yang mampu memperkokoh kembali patron klan menjadi dinasti kekuasaan.

Kehadiran sang ratu tidak saja mampu memobilisasi dukungan politik kelas sosial menengah bawah, mungkin saja karena pengaruh hikayat pewaris jawara, tapi sang ratu juga mampu menguasai kekuatan sosial elit, yang berupa dukungan politik pragmatis. Kepandaian keluarga sang ratu merumuskan strategi politik dinasti ini, seolah menancapkan potret baru struktur politik kerajaan ditengah budaya demokrasi. Sebuah kekuatan kuasa atas harkat modal kapitalisasi politik. Harkat kuasa ini sendiri menjadi metamorfosis perselingkuhan budaya kesemuan demokrasi politik dan arogansi ekonomi.

Tentunya, dalam kajian mitologi sosial feminisme jawa sunda, perilaku politik Ratu Atut berseberangan dan bahkan berlawanan dengan spirit etik politik Ratu Shima, yang adil bijaksana. Tapi dalam referensi sosial mistik jawa, sang ratu lebih menyerupai Nyi Loro Kidul. Padahal kalau sang ratu memilih peran Nyi Loro Kidul, harusnya cukup menjadi 'the man behind goverment' saja. Apalagi sang ratu juga sudah tahu, kalau warna politik personalnya sudah melampaui konflik figurasi kultural para tokoh Kasunyatan Serang Banten yang merakyat, misal Sutan Yusuf Serang. Sebaliknya, ditangan sang ratu, legenda kedigdayaan para jawara itu menjadi abstrak dan hanya menjelma menjadi pemberi pusaka kuasa semata. Peristiwa politik ini tentu menggeser moral budaya struktur kaum sufi dan jawara, yang egaliter dan mencintai rakyat.

Tapi apapun kenyataannya, sang ratu telah memaksakan turun gunung untuk menjelma jadi penguasa dinasti politik,. Mungkin saja, moral hazard yang dilakoni dinasti sang ratu telah menyinggung para arwah guru spiritual kaum jawara dan ulama Banten, sehingga menjadi balak huru hara politik. Sekarang sang ratu menghadapi demitologi budaya politik klan. Maka sang ratu pasti akan melakukan ruwatan melalui sesajen strategi politik untuk menaklukan kembali sistem demokrasi.

Tanpa disadari, sekarang sang ratu sedang menghadapi kekuatan struktur demokrasi lain diluar partai politik. Mereka itu adalah kekuatan sipil dan KPK. Para jawara KPK bersama masyarakat sipil akan menghadapi pewaris trah jawara Banten. Sementara Ratu Shimah sudah enggan ngurusi Sang Ratu Atut, maka tinggal Nyi Loro Kidul, masihkah sudi dia menjadi 'the spirit behind the power'?. Tunggu saja.***

"OJO SOK RUMONGSO KUOSO".

Betapa publik kecewa ketika Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Muktar, kena Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK. Bahkan ada sebagaian publik yang merasa putus asa dengan penegakkan hukum di negeri ini. Mereka yang dalam situasi kekecewaan ini, seakan sudah pesimis melihat masa depan bangsa dan negara ini.

Kebetulan sehari setelah kejadian itu, ada seorang aktivis ngajak ngobrol, yang kebetulan dia memiliki pandangan pesimis terhadap situasi itu. Dan sebenarnya wajar saja kalau dia itu begitu merasa terpukul, karena selama ini dia termasuk aktivis yang idealis, yang masih menganggap MK dan KPK menjadi lembaga yang memiki integritas untuk membawa imajinasi dan harapan publik yang lebih konstruktif ditengah anomali budaya kekuasaan bangsa ini.

Dalam percakapan itu saya hanya bilang, kamu ini aktivis kok cara pandangmu sederhana?. Masa gara-gara kasus korupsi Akil dan permasalahan MK kamu merasa negeri ini mau kiamat?. Cobalah kita berfikir luas tentang eksistensi sejarah bangsa dan negeri ini. Bukankah bangsa dan negara ini ada sebelum Akil dan MK lahir?. Jadi, Akil, MK, maupun KPK sendiri, itu bukan apa-apa dan juga bukan siapa- siapa dalam koekaistensi negara ini. Mereka semua itu hanyalah bagian dari sejarah baru perjalanan kebangsaan dan kenegaraan. Umpmakan saja keberadaan MK , KPK, atau yang lain, itu seperti transisi sistem transportasi, misal dari Mobil Bemo, Mobil Bajaj, menjadi angkutan masal TransJakrta. Dan Akil itu hanya supir, yang kebetulan menggantikan posisi Mahfud MD dan Jimly Ashisiqy. Jadi mungkin, karena Akil itu kapasitas mentalnya hanya kelas supir Bemo, yang kemudian disuruh mengendarai TransJakarta, ya akhirnya 'nyasak-nyasak'.

Bukankah sejarah kebangsaan, kita itu sudah terbiasa bangkit dari tragedi kebudayaan. Bahkan sejak awal kita menjadi indonesia, kita bisa menyelesaikan dan bangkit dari problem penjajahan asing selama kurang lebih 350 tahun. Setelah itu, bangsa ini manghadapi rezim represif orde baru selama 32 tahun. Meskipun melalui prosea 'people power' tapi juga bisa dilalui, yang kemudian melahirkan era demokrasi baru, walaupun masih dalam tahapan transisi. Apalagi hanya masalah Akil Mukhtar,cukup serahkan Mahfud dengan kawan-kawannya pasti selesai. Mungkin ungkapan ini hanyalah untuk membangkitkan gairah naaionaliame yang sedang terkoyak saja.

Tapi kalau belajar dari kasus Aki sendiri, itu bisa menjadi sinyalemen peringatan bagi semua orang yang punya kekuasaan. Janganlah bersikap sok kuasa, dan melupakan hakekat sebagai wakilTuhan. Sehingga hanya prinsip absolutisme kekuasaanTuhan yang ditransformasikan, tapi mereka mengabaikan tanggung jawab sebagai wakil Tuhan. Karena posisi wakil, berarti harus patuh pada amanah yang mewakilkan. Kalau sudah tidak patuh, ya terserah pada yang mewakilkan, mau diambil, dicabut kekuasaannya, sambil Tuhan marah, atau tidak marah, itu semua hak Tuhan yang punya kuasa mewakilkan.

Bolah jadi itu juga yang sekarang dialami Akil Mukhtar. Tuhan marah sama Akil karena sudah tidak amanah, kemudian Tuhan meminjam kuasa KPK dan yang lain untuk menghajar Akil. Sementara Akil sendiri sudah lama terlena. Padahal, pada tahun 2010, Tuhan melalui Refly Harun sudah pernah mengingatkan tindak terima suap Akil dalam kasus Pilkada. Justeru Akil malah menyerang dan menantang Refly. Karena dirasa Akil semakin 'tambeng', akhirnya Tuhan pinjam jurus sakti KPK.

Kok jangankan s3orqng Akil Mukhtar, yang hanya jongos Tuhan dalam menjaga konstitusi. Raja Firaun yang punya kekuatan yang seakan tak terhingga saja, takluk melawan pesuruh Tuhan yanh bernama Musa, yang sejatinya Musa sendiri adalah orang yang tidak punya kekuatan apapun, kecuali hanya senjata tongkat yang diberi Tuhan. Begitu juga dengan sejarah Abrahah sang penakluk. Mereka tumbamg hanya dengan Burung Ababil. Intinya, jangan menyombongkan kekuasaan duniawi, Tuhan punya hak prerogratif mengambil semua pada wakilnya yang dianggap tidak patuh.***