RESONANSI RADIKALISASI ISLAM PESISIR

Tulisan ini merupakan hasil dari penjelajahan terhadap embrio gerakan radikal islam pesisir. sebagai bagian dari pemahaman istilah resonansi, tidak saja melihat mereka dari aspek dinamika budaya secara abstrak, tatapi juga mencoba menelusuri mozaik relasi struktural sel islam radikal dalam memaknai gerakan perubahan budaya ditengah institusi negara.

Ada tiga persoalan yang mengemuka, yang menjadi topik gerakan keislaman meraka. Pertama, persoalan implementasi dakwah, amar makruf nahi munkar. Kedua, masalah gagasan perwujudan sosial syariah. Ketiga, masalah daulat, atau sistem negara, islam versus sekuler. Meskipun terdapat tiga masalah dalam gerakan tersebut, tetapi intensitas gerakan mereka lebih tertuju pada pencapaian sistem sosial syariah, yang dianggap menjadi keharusan transendental dan bersifat absolut dalam realitas negara.

Maka potret sosial yang nampak dari gerakan radikal islam pesisir saat ini, adalah tumbuh dari embrio teologis yang ingin menghadirkan wajah islam syariah. Dalam kenyataan ini, tidak saja mereka menghadang laju sekularitas budaya, tetapi mereka juga akan mengabaikan hukum negara yang dianggap bagaian dari produk hukum 'thoghut', termasuk juga terhadap struktur negara itu sendiri. Karena bagaimanapun, negara sudah diasosiasikan keluar dari determinasi syariat islam. Untuk itu, bagi mereka yang selama ini menggunakan model dakwah budaya sosial dengan kekerasan, cara ini diyakini sebagai bentuk penegasan perlawanan mereka dalam melakukan kegiatan 'nahi munkar' yang berbasis syariah tersebut. Bahkan dalam perkembangannya, mereka sudah mengidentifikasi diri dalam sebuah persepsi komunalitas syariah secara eksklusif.

Dalam spektrum polemik kebudayaan islam, tidak saja melahirkan konflik sosial budaya pesisir itu sendiri, tetapi pada saat yang sama, ketika negara menghadapi delegitimasi sipil islam radikal ini, juga kehilangan jati diri kekuasaan untuk mendekonstruksi kekuatan sipil tersebut. Akibatnya, pelembagaan gerakan sipil islam radikal semakin menguat, bahkan secara ekaklusif membangun pilar struktural secara sistematik. Batapa masif gerakan internal mereka, mulai dari aktivitas masjid, lembaga pendidikan diniah hingga pesantren, yang seakan memberikan gambaran menguatnya embrio radikalisme islam pesisir.

Padahal kalau kita analisa secara mondial, beragamnya antar struktur sel gerakan islam radikal pesisir, ternyata memiliki relasi substruktural dan bersifat komplementer. Mereka semua berada dalam satu atap ideologi untuk membangun negara syariat islam. Bahkan Secara spesifik, mereka sudah membagi mekanisme peran dan fungsi antar organisasi. Ada sebagaian institusi yang berperan melakukan dakwah sosial yang bersifat konfrontatif, ada yang mengembangkan sayap ideologis melalui jalur pendidikan dan pengajian agama, bahkan ada yang bermetamorfosa dengan jaringan 'terorisme' skala luas. Hal ini bisa dilihat dari ekstensitas aktivisme mereka, karena dari data terakhir saja, sebagaian dari mereka, secara personal, memiliki kaitan langsung dengan gerakan radikalitas islam daerah lain, seperti Poso maupun jaringan Sumatera.***

KOPYAH GUS DUR

Ada yang menarik dalam peringatan Hari Ulang Tahun ke 9 the Wahid Institute kemarin. Karena tanpa diduga, ditengah para tokoh nasional yang hadir, Mantan Ibu Negara, Siti Nuriyah istri Gus Dur, secara spontan memberikan dan menyematkan Kopyah Gus Dur pada Jokowi.

Pemandangan ini tentu berbeda dengan polemik politik dalam minggu terakhir ini, yang mengetengahkan kritik politik Amin Rais terhadap Jokowi. Bahkan dengan tegas, Amin yang memberikan kuliah umum dihadapan Civitas Akademika Univeraitas Diponegoro Semaranag, menghimbau mahasiswa tidak memilih Jokowi dalam Pilpres mendatang. Amin Rais mengasosiasikan Jokowi dengan Estrada, mantan Presiden Philipina yang digulingkan Aroyo. Kesamaan itu menurut Amin, keduanya naik kasta hanya bertumpu pada popularitas, bukan prestasi kinerja.

Tapi persepsi Amin itu berbeda dengan pandangan keluarga besar Gus Dur terhadap figur Jokowi. Karena bagi keluarga Gus Dur, dengan memberikan peci warisan Gus Dur pada Jokowi, seorang tokoh 'democration on the streets ini, berarti adanya penegasan legitimasi kultural dukungan politik keluarga besar Gus Dur terhadap Jokowi menjelang kontestasi politik pemilihan presiden yang akan datang, 2014.

Kalau kita telusuri dari akar budaya kekuasaan politik, apa sih tafsir kopyah Gus Dur itu?. Kopyah, atau peci Gus Dur bisa bermakna relasi kultural. Kopyah seorang Kyai. Dalam konteks ini, akan menegaskan hubungan Jokowi dengan Gua Dur, menjadi hubungan santri dengan kyai. Tetapi dalam bahasa politik, apa yang dilakukan Siti Nuriyah Wahid, bisa berarti menjadi simbol dukungan politik. Bahasa dukungan politik disini, tidak sekedar bermakna formal, tapi juga mengandung makna hikayat kebudayaan. Karena bagaimanapun, Gus Dur pernah menjadi bagian dari pemegang mandat kekuasaan negara, seorang presiden, maka kopyah itu bisa menjadi personifikasi budaya pewarisan spiritual kekuasaan.

Karena dari perjalanan budaya politik Jokowi, ada juga yang menafsirkan, bahwa Jokowi memiliki kesamaan kultur politik dengan Gus Dur. Kalau Gus Dur punya idiom 'gitu aja kok repot' dan 'emang gue pikirin', Jokowi juga punya idiom, 'tidak mikir, tidak mikir', setiap ditanya elektabilitas, atau bilang 'tugas saya hanya kerja menyelesaikan masalah jakarta'. Tapi yang jelas, keduanya memiliki kekuatan budaya demokrasi altetnatif, yang lebih orisinil, dalam menjalankan fungsi politik kekuasaan.***

RUNTUHNYA MITOS SOKO GURU REVOLUSI

Pilar penting sejarah revolusi Indonesia tidak bisa dipisahkan dengan basis sosial petani, dan nelayan. Mereka menjadi garda depan perubahan sosial ekonomi politik maupun budaya. Bahkan kondisi struktur sosial mereka ini, memiliki makna strategis membangun kedaulatan sistem ekonomi negara.

Tapi sayang, arus utama politik pembangunan kita, hingga saat ini, masih melembagakan watak borjuasi kolonial, dimana para pemangku kebijakan, selalu mengeleminasi struktur mereka ini hanya pada batas 'struktur sudra' dalam sistem pembangunan ekonomi nasional. Akhirnya, kehadiran para petani dan nelayan, sudah tidak lagi menjadi kekuatan revolusioner, yang menentukan arah kebijakan politik strategis, tapi eksistensinya sudah bergeser hanya sekedar sebagai substruktur kekuatan ekonomi industri, yang bertumpu pada basis kekuasaan modal kapital.

Maka potret ini, seakan mengembalikan pada situasi politik kolonial, VOC. Dimana fungsi negara semakin kabur. Bahkan, negara seolah berganti peran menjadi kekuatan korporasi. Akibatnya, tidak saja terjadi pergeseran struktur kebijakan demografis urbanisme, tetapi juga negara ikut serta merusak ekosistem perekonomian domestik. Situasi sosial buruh, petani, dan nelayan, yang sebelumnya menjadi penyangga ekonomi negara, berangaur-angsur berubah menjadi kekuatan konsumtif sosioindustrial. Dan kenyataan ini semakin lama, membawa mereka pada titik krusial, menghilangkan kedaulatan identitas sosial budaya dan basis sumberdaya ekonomi.

Sementara dalam konteks politik ekonomi, kebijakan distribusi kekuasaan otonomi daerah, belum berjalan maksimal, sehingga perlu perumusan ulang, dengan struktur kebijakan sentralisasi ekonomi sektoral. Karena faktanya, banyak program revitalisasi ekonomi sektoral, khusuanya berbasis agraris, baik pertanian maupun perikanan mengalami stagnasi. Sementara pada sisi lain, masih adanya persepsi differensial dalam melihat tingkat pertumbuhan ekonomi perkapita secara nasional, Growth National Product (GNP) dan Product Domestic Bruto (PDB) secara simultan.

Untuk itu, penegasan struktur sosial revolusioner pada basis petani dan nelayan, tidak menempatkan secara konvensional, sikap oposisi publik terhadap negara, melainkan sebuah proses transformasi kebijakan negara dalam mengembalikan kedaulatan konstituaional petani dan nelayan terhadap hak pengembangan keaejahteraan sosial ekonomi. Apalagi dalam penguatan kedaulatan sosial ini, hasilnya juga akan memiliki dampak revolusioner pada kebijakan kedaultan dan ketahanan pangan nasional.***

KONVENSI POLITIK PARA KYAI

Kemarin pagi, para ulama' se Jawa dan Madura telah berkumpul di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang. Pertemuan yang melibatkan Mahfud MD itu, tidak lain adalah membahas peta politik pencalonan Mahfud sebagai calon presiden mendatang.

Apakah pertemuan Mahfud dengan para kyai ini membahas secara khusus hasil pertemuan Mahfud dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, beberapa waktu yang lalu?, atau hanya sekedar pertemuan biasa yang akhir-akhir ini sering dilakukan untuk membahas perhelatan politik nasional?. Tapi konon kabarnya, memang dalam pertemuan tertutup itu, ada pembahasan khusus mengenai kemungkinan komposisi pencapresan Jokowi dengan Mahfud MD. Kalau begitu, berarti ada pendalaman pembahasan hasil pertemuan Mahfud dengan Megawati sebelumnya, yang mengarah pada wacana komposisi politik ideologi, nasionalis dan Islam.

Memang kalau kita baca secara struktural, posisi politik Jokowi maupun Mahfud itu sama, hanya mengandalkan kekuatan politik figur personal. Keduanya hanya bagaian dari subordinat, bukan pemilik otoritas utama struktur partai politik. Tapi karena faktor integritas, mereka memiliki elektoral publik yang memadai. Dan yang menarik dari perilaku budaya politik kedua tokoh ini adalah, mereka memiliki segmentasi basis politik tradisional sebagai kekuatan elementer penopang daya politik mereka. Kalau Jokowi berada dalam pusaran identitas ideologi politik 'wong cilik', sementara Mahfud sendiri, berada dalam entitas struktur politik Islam tradisional, struktur santri dan kyai.

Terlepas dari proses dinamika modernisasi politik yang terjadi, yang akan selalu mengalami pasang surut dalam menentukan struktur kekuasaan, tetapi kehadiran Jokowi dan Mahfud, seakan menggambarkan kesadaran baru sejarah dinamika budaya politik kebangsaan itu sendiri. Karena bagaimanapun, sejarah politik nusantara ini, pernah dibangun oleh sistem kekuasaan yang memiliki keunggulan ideologi kerakyatan yang bersifat terbuka. Sementara Islam, juga pernah melakukan transisi politik yang berujung pada pembentukan sistem budaya negara demokrasi, yang menjunjung tinggi nilai kebudayaan yang beragam, pluralisme. Bahkan budaya pluralisme ini yang tetap hidup hingga saat ini. Jadi meskipun sosial islam itu mayoritas, tapi tetap tidak tertarik dengan partai bebasis islam, dan cenderung lebih memilih partai politik berhakuan nasionalis.

Meskipun demikian, dalam realitas komposisi struktur kskuasaan, kekuatan politik struktur sosial Islam akan selalu menjadi komplementer integrasi kebangsaan. Maka boleh jadi, hasil dari komunikasi politik Mahfud dengan Megawati, dan konvensi kultural Mahfud dengan para kyai itu, tidak sekedar membahas kekuasaan politik semata, tapi secara kualitatif, juga melakukan elaborasi etika kebangsaan, yang meletakkan kembali hakekat struktur budaya politik, yang bercorak nasionalis dan Islam, sebagai bentuk penegasan mengembalikan wujud kedaulatan budaya bangsa dan negara, yang selama ini sudah dibajak oleh kekuasaan para mafia, yang mengatasnamakan kepentingan ekonomi, yang berubah wajah menjadi kartel bisnis dan oligarkhi ekonomi.***

DIASPORA POLITIK SANTRI ISLAM

Ada alternatif wacana politik poros tengah yang dilontarkan Amin Rais. Nampaknya, Amin Rais mencoba membiaskan kembali pergulatan politik tahun 2014 nanti seperti dalam peta politik tahun 1999, yang berhasil mengantarkan Gus Dur menjadi Presiden.

Memang secara faktual, kilas balik wacana politik poros tengah gagasan Amin Rais pada tahun 1999 itu, juga ditujukan untuk menghadang laju kemenangan politik kaum nasionalis, PDIP dalam mencalonkan Megawati sebagai presiden. Tapi, karena adanya kolaborasi politik poros tengah, yang membawa isu politik aliran, Islam, akhirnya Megawati terhempas dan gagal menjadi presiden saat itu. Meskipun PDIP menjadi pemenang pemilu. Dan struktur politik poros tengah mampu mengantarka Gus Dur, yang merupakan representasi kekuatan politik Islam, akhirnya dapat mengalahkan Megawati dalam proses pemilihan presiden melalui SU MPR-DPR RI. Karena ketika itu belum menggunakan mekanisme pemilihan secara langsung oleh rakyat.

Tapi setelah proses demokrasi mengalami perubahan, dimana pemilihan presiden menggunakan pilihan langsung oleh rakyat, masihkah politik poros tengah itu relevan dengan situasi sosial politik saat ini?. Apalagi politik poros tengah itu diformulasi kembali dengan identitas politik santri Islam, yang kehadirannya juga untuk menghadang determinasi struktur politik kaum nasionalis. Sehingga tidak salah, kalau banyak pandangan yang menganggap, pendapat Amin Rais itu absurd, dan tidak realistis ditengah perubahan proses demokrasi itu sendiri. Meskipun demikian, ada pula yang mengapresiasi, karena pendapat Amin itu dianggap mampu menjaga keseimbangan progresifitas konstelasi politik nasionalis, dalam hal ini PDIP dan fenomena Jokowi, yang saat ini memiliki kekuatan dominan.

Meskipun kalau dilihat dari kekuatan elektabilitas struktur politik aliran, Islam, memang pandangan Amin Rais ini tidak realistis. Karena dari pengalaman porelehan suara setiap pemilu, maupun hasil survey terakhir, kekuatan dukungan suara partai berbasis Islam sendiri, setiap partai politik tidak jauh dari kisaran keterpilihan 5%. Fakta ini berbeda dengan partai politik berbasis nasionalis, yang masih pada elektorasi 10% hingga 20%. Tetapi, kalau pandangan Amin Rais ini diletakkan dalam kerangka pembentukan opini dan isu politik nasional, maka persepsi ini akan mampu memberikan warna politik aliran dalam penentuan komposisi struktur presidensil, kolaborasi nasionalis dan Islam.

Persoalannya, dalam membangun identitas tunggal politik santri 'islam' akan selalu menghadapi problem krusial, adakah kekuatan personal yang mampu merepresentasi menjadi perekat simbol politik tersebut?. Karena bagaimanapun, polarisasi dan segmentasi egosentrisme kepentingan pragmatis masing-masing Parpol 'Islam' juga akan muncul, dan menjadi faksi yang terbelah. Maka untuk memaknai kembali diaspora kekuatan politik Islam ini, dibutuhkan sebuah proses 'konvenai' alamiah untuk menghadirkan personifikasi pemimpin yang terukur, yang memiliki kapasitas, kapabilitas, serta akseptabilitas publik itu sendiri. Karena dengan formulasi politik ini, gagasan politik poros tengah, yang sejatinya adalah penguatan partisipasi politik Islam, memiliki daya keunggulan kompetitif untuk menjadi pemimpin nasional.***

JOKOWI MERUWAT SPIRITUAL MAQOM PARA RAJA

Kalau kita lihat sekilas, sosok Jokowi hanyalah potret pribadi yang lugu, apa adanya, tanpa memiliki hasrat kekuasaan politik. Tapi jika kita jeli membaca simbol-simbol perilaku budaya politik yang melekat pada diri Jokowi, dia itu memiliki dimensi keluasan spiritual politik, yang kaya akan makna metalogik adat kebudayaan para raja jawa.

Ilustrasi diatas akan menggambarkan peristiwa pada awal Bulan Desember nanti, dimana Jokowi berencana menghelat acara fenomenal yang bertajuk 'World Heritage Festival' di Jakarta. Dalam prosesi acara itu, Jokowi akan mengundang raja dan ratu dari seluruh penjuru dunia, termasuk rencananya mengundang pewaris kerajaan Inggris. Boleh jadi, dalam festival internasional ini, Jokowi akan mengemas dalam tajuk apresiasi warisan kebudayaan. Tetapi sejatinya, dalam suluk ajaran kesejatian tradisi jawa, yang merupakan entitas spiritual Jokowi, akan memiliki makna lakon politik tersendiri dalam mentransformasikan kederajatan diri diantara pamor para raja untuk memberikan berkah kekuasaan.

Karena dalam pakem mitos budaya jawa, seorang punggawa seperti Jokowi, yang tidak memiliki silsilah keturunan raja, itu akan sulit menapaki tingkatan derajat menjadi raja, jika tanpa melalui prosedur yang absah, dan mendapat legitimasi dari para pemilik keturunan darah biru, atau pewaris para raja itu sendiri. Dalam struktur budaya jawa, meruwat derajat raja itu bisa melalui unsur perkawinan, atau melalui pemberian pusaka kekuasaan. Kisah ini pernah diceritakan dalam 'Serat Dewaruci', adanya wahyu 'maningrat', penyebar keratuan, 'cakraningrat', penjaga kedudukan, dan 'widayat', pelanggeng kekuasaan. Begitu juga dalam kisah Mahabarata, yang mewariskan kekuatan 'jimat kalimashadha', yang merupakan legitimasi untuk menaklukan penguasa dalam berebut kekuasaan.

Kalau kita baca konteks World Herittage Festival ini dengan fenomena politik Jokowi, secara implisit seakan menegaskan, sebuah korelasi kebudayaan yang merajut pada kederajatan personal Jokowi untuk menghadapi kontestasi politik pemilihan presiden mendatang. Karena bagaimanapun, dalam prosesi ruwatan ini bisa saja memiliki makna 'maningrat', transformasi penyebar keratuan pada diri Jokowi, dalam menaklukkan egosentrisme kekuasaan dinasti Soekarno di internal PDIP. Bahkan lebih luas, ruwatan budaya yang dibalut dalam World Heritage Featival ini juga untuk menjaga eksistensi politik Jokowi dalam mencapai 'cakraningrat' maupun 'widayat'.

Jika fakta budaya politik ini yang terjadi, laku sosok Jokowi bukanlah orang yang lugu dan sederhana dalam pengertian matetial, melainkan Jokowi menggunakan ilmu laku politik, yang menjelajah esensi spiritual budaya jawa. Tidak cukup disitu, Jokowi sebentar lagi juga akan menjangkau kosmologi pengetahuan spiritual sangkan paran para raja sejagad untuk menisbatkan warisan kekuasaan. Maka kalau ingin menaklukan kekuatan Jokowi, akan sangat tergantung upaya konspirasi lawan politik Jokowi dengan para resi, sang mahaguru, untuk menarik kembali kekuatan 'Dewaruci' yang sedang dalam genggaman Jokowi. Kalau upaya itu tidak bisa, maka Jokowi itu hanya bisa dikalahkan dengan Kalimashadha. Tapi maslahnya, siapa pemilik Kqlimashadha itu?.***