RUNTUHNYA MITOS SOKO GURU REVOLUSI

Pilar penting sejarah revolusi Indonesia tidak bisa dipisahkan dengan basis sosial petani, dan nelayan. Mereka menjadi garda depan perubahan sosial ekonomi politik maupun budaya. Bahkan kondisi struktur sosial mereka ini, memiliki makna strategis membangun kedaulatan sistem ekonomi negara.

Tapi sayang, arus utama politik pembangunan kita, hingga saat ini, masih melembagakan watak borjuasi kolonial, dimana para pemangku kebijakan, selalu mengeleminasi struktur mereka ini hanya pada batas 'struktur sudra' dalam sistem pembangunan ekonomi nasional. Akhirnya, kehadiran para petani dan nelayan, sudah tidak lagi menjadi kekuatan revolusioner, yang menentukan arah kebijakan politik strategis, tapi eksistensinya sudah bergeser hanya sekedar sebagai substruktur kekuatan ekonomi industri, yang bertumpu pada basis kekuasaan modal kapital.

Maka potret ini, seakan mengembalikan pada situasi politik kolonial, VOC. Dimana fungsi negara semakin kabur. Bahkan, negara seolah berganti peran menjadi kekuatan korporasi. Akibatnya, tidak saja terjadi pergeseran struktur kebijakan demografis urbanisme, tetapi juga negara ikut serta merusak ekosistem perekonomian domestik. Situasi sosial buruh, petani, dan nelayan, yang sebelumnya menjadi penyangga ekonomi negara, berangaur-angsur berubah menjadi kekuatan konsumtif sosioindustrial. Dan kenyataan ini semakin lama, membawa mereka pada titik krusial, menghilangkan kedaulatan identitas sosial budaya dan basis sumberdaya ekonomi.

Sementara dalam konteks politik ekonomi, kebijakan distribusi kekuasaan otonomi daerah, belum berjalan maksimal, sehingga perlu perumusan ulang, dengan struktur kebijakan sentralisasi ekonomi sektoral. Karena faktanya, banyak program revitalisasi ekonomi sektoral, khusuanya berbasis agraris, baik pertanian maupun perikanan mengalami stagnasi. Sementara pada sisi lain, masih adanya persepsi differensial dalam melihat tingkat pertumbuhan ekonomi perkapita secara nasional, Growth National Product (GNP) dan Product Domestic Bruto (PDB) secara simultan.

Untuk itu, penegasan struktur sosial revolusioner pada basis petani dan nelayan, tidak menempatkan secara konvensional, sikap oposisi publik terhadap negara, melainkan sebuah proses transformasi kebijakan negara dalam mengembalikan kedaulatan konstituaional petani dan nelayan terhadap hak pengembangan keaejahteraan sosial ekonomi. Apalagi dalam penguatan kedaulatan sosial ini, hasilnya juga akan memiliki dampak revolusioner pada kebijakan kedaultan dan ketahanan pangan nasional.***