KONVENSI POLITIK PARA KYAI

Kemarin pagi, para ulama' se Jawa dan Madura telah berkumpul di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang. Pertemuan yang melibatkan Mahfud MD itu, tidak lain adalah membahas peta politik pencalonan Mahfud sebagai calon presiden mendatang.

Apakah pertemuan Mahfud dengan para kyai ini membahas secara khusus hasil pertemuan Mahfud dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, beberapa waktu yang lalu?, atau hanya sekedar pertemuan biasa yang akhir-akhir ini sering dilakukan untuk membahas perhelatan politik nasional?. Tapi konon kabarnya, memang dalam pertemuan tertutup itu, ada pembahasan khusus mengenai kemungkinan komposisi pencapresan Jokowi dengan Mahfud MD. Kalau begitu, berarti ada pendalaman pembahasan hasil pertemuan Mahfud dengan Megawati sebelumnya, yang mengarah pada wacana komposisi politik ideologi, nasionalis dan Islam.

Memang kalau kita baca secara struktural, posisi politik Jokowi maupun Mahfud itu sama, hanya mengandalkan kekuatan politik figur personal. Keduanya hanya bagaian dari subordinat, bukan pemilik otoritas utama struktur partai politik. Tapi karena faktor integritas, mereka memiliki elektoral publik yang memadai. Dan yang menarik dari perilaku budaya politik kedua tokoh ini adalah, mereka memiliki segmentasi basis politik tradisional sebagai kekuatan elementer penopang daya politik mereka. Kalau Jokowi berada dalam pusaran identitas ideologi politik 'wong cilik', sementara Mahfud sendiri, berada dalam entitas struktur politik Islam tradisional, struktur santri dan kyai.

Terlepas dari proses dinamika modernisasi politik yang terjadi, yang akan selalu mengalami pasang surut dalam menentukan struktur kekuasaan, tetapi kehadiran Jokowi dan Mahfud, seakan menggambarkan kesadaran baru sejarah dinamika budaya politik kebangsaan itu sendiri. Karena bagaimanapun, sejarah politik nusantara ini, pernah dibangun oleh sistem kekuasaan yang memiliki keunggulan ideologi kerakyatan yang bersifat terbuka. Sementara Islam, juga pernah melakukan transisi politik yang berujung pada pembentukan sistem budaya negara demokrasi, yang menjunjung tinggi nilai kebudayaan yang beragam, pluralisme. Bahkan budaya pluralisme ini yang tetap hidup hingga saat ini. Jadi meskipun sosial islam itu mayoritas, tapi tetap tidak tertarik dengan partai bebasis islam, dan cenderung lebih memilih partai politik berhakuan nasionalis.

Meskipun demikian, dalam realitas komposisi struktur kskuasaan, kekuatan politik struktur sosial Islam akan selalu menjadi komplementer integrasi kebangsaan. Maka boleh jadi, hasil dari komunikasi politik Mahfud dengan Megawati, dan konvensi kultural Mahfud dengan para kyai itu, tidak sekedar membahas kekuasaan politik semata, tapi secara kualitatif, juga melakukan elaborasi etika kebangsaan, yang meletakkan kembali hakekat struktur budaya politik, yang bercorak nasionalis dan Islam, sebagai bentuk penegasan mengembalikan wujud kedaulatan budaya bangsa dan negara, yang selama ini sudah dibajak oleh kekuasaan para mafia, yang mengatasnamakan kepentingan ekonomi, yang berubah wajah menjadi kartel bisnis dan oligarkhi ekonomi.***