"KONTRA HEGEMONI"

Antonio Gramsci memang telah mengajarkan teori kritik hegemoni. Tak ubahnya ketika Hegel menyususn kerangka dialektika. Meskipun demikian, fakta politik praksis sulit keluar dari 'supra-struktur' hegemoni selalu mengalami benturan dengan lmajinasi pembebasan. Maka pembebasan memiliki independensi pada ruang moral dan nalar intelektual. Transisi kita saat ini menghadapi lingkaran tersebut.

Imajinasi kemenangan politik Jokowi yang akan bertarung dalam kontestasi Pilpres 2014 semakin menguat. Persepsi demikan ini tidak saja terukur dalam jajak pendapat publik, tapi juga dari pantauan para elit politik. Sehingga beberapa pandangan kontra Jokowi yang menyeruak hanya merupakan ekses periferial politik yang tidak akan mampu mempengaruhi penurunan elektabilitas Jokowi.

Dalam pandangan lain, kekuatan Jokowi hanya bisa dianulir oleh kekuasaan Tuhan itu sendiri. Tapi gejala yang menarik dibalik kekuatan 'Jokowi Efek' ini adalah, menghitung peta politik calon pendamping Jokowi untuk menjadi wakil.

Banyaknya spekulasi serta dorongan dari pihak- pihak tertentu untuk memainkan nama seseorang sebagai pendamping Jokowi merupakan dinamika yang normal dalam politik. Sementara dibalik banyaknya spekulasi dan kalkulasi tersebut, juga telah mendorong lahirnya postulasi baru pertarungan 'kontra hegemoni'.

Peristiwa ini menggambarkan, betapa posisi calon wakil Jokowi menjadi pertarungan strategis untuk mengkover kekuasaan antar faksi eksternal dalam pemerintahan mendatang. Asumsi ini, karena adanya persepsi luar, bahwa Jokowi hanyalah 'boneka' dari personalitas kekuasaan Megawati. Sehingga, faksi-faksi yang ada diluar berebut menjadi wakil, karena mengetahui titik lemah kapasitas pengalaman dan kekuatan struktur politik Jokowi sendiri.

Maka dalam posisi seperti ini, tentu Megawati akan mengambil langkah determinan dalam menentukan calon wakil pasangan Jokowi. Mega akan meletakkan kerangka komposisi yang tidak resisten, serta akan menghindari 'kontra hegemoni' dengan kekuatan eksternal dalam politik kekuasaan nanti.

Jika persepsi postulatif 'kontra hegemoni' ini menjadi pijakan Megawati maupun Jokowi sendiri, maka peluangnya sangat kecil bagi kekuatan sipil, seperti Akbar Tanjung maupun Jusuf Kalla, untuk mendampingi Jokowi. Karena keduanya dianggap memiliki pola karakter hegemonik. Begitu juga kalau pilihan dari kekuatan militer, maka Megawati akan menghindari faksi SBY maupun Prabowo. Kemungkinan kalau dari militer, adalah mengambil figur perwira tinggi generasi baru yang moderat, persuasif, dan resistensinya rendah. Boleh jadi Jenderal Moeldoko.

Maka perjalanan aneksasi politik Pilpres nanti akan dihiasi oleh sebuah induksi teori politik hegemoni dan kontra hegemoni. Sebuah potret yang mengilustrasikan situasi transisi politik klasik yang belum mampu keluar dari wacana 'post-struktural' secara mondial.***