"AGAMA DALAM PERDEBATAN KTP".

Berbeda dengan kebijakan di Anggola. Kalau di Anggola Islam menjadi kepercayaan minoritas publik. Sementara di Indoneaia Islam menjadi agama mayoritas.

Tentu saja peta ini menggambarkan, betapa situasi sosial keberagamaan sangat mempengaruhi berbagai kebijakan negara dalam urusan keyakinan beragama. Kalau di Anggola agama Islam menjadi ajarana illegal, yang dilarang keberadaannya oleh negara. Sementara di Indoneaia sebaliknya, banyak sekali produk kebijakan yang mengakomodasi kepentingan sosial Islam, tetapi juga mendiakriminasi minoritas.

Begitulah rumitnya pergulatan keyakinan agama, apqlagi ketika negara terlibat dalam persoalan kehidupan beragama secara sistemik. Dan yang terbaru adalah polemik pencantuman agama dalam KTP. Persoalan sosial ini muncul ketika pemerintah dianggap berlaku diskriminatif, karena hanya mengakomodasi pencantuman pada agama tertentu. Sementara ada sebagaian agama yang dianggap oleh pemerintah tidak memiliki kualifikasi sebagai struktur agama.

Setidaknya begitulah gambaran pernyataan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi. Padahal kalau merujuk pada prinsio konstitusi, agama merupakan kedaulatan sipil. Dan negara tidak boleh masuk pada persoalan internak agama itu sendiri. Untuk itu, seharusnya yang memiliki hak mendefinisikan kepercayaan tersebut merupakan agama atau tidak, menjadi otoritas pemeluknya.

Kelihatannya, kehidupan agama, dimanapun, selalu menghadapi bias kekuasaan agama, dan subordinasi keyakinan mayoritas.
Herannya lagi, Menteri Agama mengasumsikan, kalau pencantuman agama dalam KTP itu hanya untuk memudahkan proses administrasi pernikahan.

Persoalannya, bagaimana kalau ada orang yang beragama lain,diluar agama yang resmi menurut pemerintah itu?. Kalau memang tidak dicantumkan dalam KTP, bukankah itu bentuk pelecahan sistematik negara terhadap keyakinan sipil, yang telah dilindungi oleh konstitusi negara?. Apalagi kalau pencantuman agama KTP hanya disinyalir hanya menjadi pemenuhan adminiatrasi pernikahan, bukankah ini masalah sederhana yang tidak harus mengorbankan etika konstitusi negara?.

Kalau ditelaah dari problem yang berkembang, baik dari distorsi konstitusi maupun hanya karena untuk melegitimasi dimensi sdministratif semata, memang alangkah baiknya KTP itu tidak mencantumkan persoalan agama personal. Apalagi dalam sejarah agama, yang kehadirnya tidak untuk legitimasi administratif kependudukan, melainkan menjadi pilar membangun etika moral transenden pada diri manusia dalam mengembangkan kualitas budaya dan peradaban.

Karena bagaimanapun dari persoalan polemik agama ini, seakan menyisakan problem inkonsistensi negara dalam meletakkan dasar kemerdekaan manusia. Dan dalam polemik ini semakin memastikan adanya masalah moral diskriminasi dalam peradaban, sebagaimana yang jugq terjadi di Anggola, yang kita sendiri juga ikut mengutuk.***

"KONTRA HEGEMONI"

Antonio Gramsci memang telah mengajarkan teori kritik hegemoni. Tak ubahnya ketika Hegel menyususn kerangka dialektika. Meskipun demikian, fakta politik praksis sulit keluar dari 'supra-struktur' hegemoni selalu mengalami benturan dengan lmajinasi pembebasan. Maka pembebasan memiliki independensi pada ruang moral dan nalar intelektual. Transisi kita saat ini menghadapi lingkaran tersebut.

Imajinasi kemenangan politik Jokowi yang akan bertarung dalam kontestasi Pilpres 2014 semakin menguat. Persepsi demikan ini tidak saja terukur dalam jajak pendapat publik, tapi juga dari pantauan para elit politik. Sehingga beberapa pandangan kontra Jokowi yang menyeruak hanya merupakan ekses periferial politik yang tidak akan mampu mempengaruhi penurunan elektabilitas Jokowi.

Dalam pandangan lain, kekuatan Jokowi hanya bisa dianulir oleh kekuasaan Tuhan itu sendiri. Tapi gejala yang menarik dibalik kekuatan 'Jokowi Efek' ini adalah, menghitung peta politik calon pendamping Jokowi untuk menjadi wakil.

Banyaknya spekulasi serta dorongan dari pihak- pihak tertentu untuk memainkan nama seseorang sebagai pendamping Jokowi merupakan dinamika yang normal dalam politik. Sementara dibalik banyaknya spekulasi dan kalkulasi tersebut, juga telah mendorong lahirnya postulasi baru pertarungan 'kontra hegemoni'.

Peristiwa ini menggambarkan, betapa posisi calon wakil Jokowi menjadi pertarungan strategis untuk mengkover kekuasaan antar faksi eksternal dalam pemerintahan mendatang. Asumsi ini, karena adanya persepsi luar, bahwa Jokowi hanyalah 'boneka' dari personalitas kekuasaan Megawati. Sehingga, faksi-faksi yang ada diluar berebut menjadi wakil, karena mengetahui titik lemah kapasitas pengalaman dan kekuatan struktur politik Jokowi sendiri.

Maka dalam posisi seperti ini, tentu Megawati akan mengambil langkah determinan dalam menentukan calon wakil pasangan Jokowi. Mega akan meletakkan kerangka komposisi yang tidak resisten, serta akan menghindari 'kontra hegemoni' dengan kekuatan eksternal dalam politik kekuasaan nanti.

Jika persepsi postulatif 'kontra hegemoni' ini menjadi pijakan Megawati maupun Jokowi sendiri, maka peluangnya sangat kecil bagi kekuatan sipil, seperti Akbar Tanjung maupun Jusuf Kalla, untuk mendampingi Jokowi. Karena keduanya dianggap memiliki pola karakter hegemonik. Begitu juga kalau pilihan dari kekuatan militer, maka Megawati akan menghindari faksi SBY maupun Prabowo. Kemungkinan kalau dari militer, adalah mengambil figur perwira tinggi generasi baru yang moderat, persuasif, dan resistensinya rendah. Boleh jadi Jenderal Moeldoko.

Maka perjalanan aneksasi politik Pilpres nanti akan dihiasi oleh sebuah induksi teori politik hegemoni dan kontra hegemoni. Sebuah potret yang mengilustrasikan situasi transisi politik klasik yang belum mampu keluar dari wacana 'post-struktural' secara mondial.***

"ENEMY OF THE STATE/MAS MH 370".

Hilangnya pesawat Malaysia Airlines MH370 tidak saja telah menimbulkan banyak spekulasi. Mulai 'human error', pembajakan, sabotase, hingga aksi terorisme. Tapi hingga saat ini belum ada kerangka teori yang tepat untuk dijadikan asumsi investigasi.

Bahkan pada perkembangannya semakin meluas pada area politik yang sensitif. Mulai penelusuran keterkaitan pilot, Zahrie Ahmad Shah, dengan aktivitas politik oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, maupun dengan jaringan kelompok islam radikal. Pada gilirannya, ditengah pemahaman fenomena rumit ini, pemerintah Malaysia menarik teori konspirasi antar negara yang melibatkan tuduhan pada Indonesia bersama negara-negara barat menjadi bagian penting dalam skenario ini.

Memang peristiwa hilangnya MAS MH370 ini tingkat kerumitannya menyerupai narasi film 'Enemy Of the State'. Film produksi Hollywood tahun 1998, yang dibintangi Will Smith, yang memerankan sebagai seorang pengacara, Robert Dean, dan Jon Voight sebagai Thomas Brin Renold, yang dalam operasi intelejennya melibatkan National Security Agency (NSA). Meskipun operasi itu didukung oleh peralatan tehnologi yang mutakhir, tapi hanya untuk menangkap seorang Robert Dean juga mengalami kegagalan fatal.

Kalau peristiwa hilangnya MAS MH370 dilihat dari paradigma 'Enemy Of the State' tentu ada mata rantai konspirasi besar yang ikut barmain. Dan jika asumsi ini benar, maka fsnomena MAS MH370 akan lebih rumit dibandingkan skenario politik dalam film 'Enemy Of the State' itu sendiri. Sementar itu, manuver beberapa negara yang ikut terlibat dalam proses pencarian itu hanya bagian dari permainan itu sendiri.

Secara imajinatif, peristiwa MAS MH370 memiliki korelasi dengan pergeseran politik global. Gagalnya barat mengendalikan stabilitas politik hegemoni di Negara-Negara Timur Tengah dan Kawasan Asia Barat memaksa haluan untuk mengendalikan pasar ekonomi Kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara. Karena dominasi kekuatan China di kawasan terssbut, maka barat mencari celah untuk membangun konspirasi sistemik dalam pengendalian keamanan regional.

Sementara Malaysia adalah menjadi negara yang sangat penting bagi pengendalian kekuatan ekonomi China di Asia Tenggara. Apalagi Malaysia sendiri saat ini menghadapi masalah transisi politik demokrasi dengan kekuatan oposisi dibawah pimpinan Anwar Ibrahim. Kelihatannya, Malaysia akan menghadapi persoalan perubahan politik dari peristiwa MH370 ini. Fakta ini akan berubah jika Pemerintah Najib Razak melakukan perubahan kebijakan politik ekonomi atas China dan mampu mengakomodasi kepentingan ekonomi negara-negara barat.

Kalau tidak, nasib politik Najib akan seperti Presiden Gus Dur, yang melawan kepentingan Amerika masuk secara masif di kawasan Asia Tenggara. Bahkan secara radikal Gus Dur menggandeng China masuk terlibat dalam rencana pembentukan Pakta Pertahanan Asia Pasifik, dengan salah satu agendanya menolak pendirian pangkalan militer sekutu Amerika di Timor Leste, yang digunakan untuk mengawasi pergerakan dominasi ekonomi China di Asia Tenggara.***

"PERSEPSI ISLAM DALAM POLITIK SEKULER",

Anggap saja dalam data statiatik jumlah penduduk kita berkisar 250 Juta Jiwa. Sementara jumlah pemeluk agama Islam berkisar 80% dari jumlah tersebut. Maka secara simbolik maupun ideologis, akan berkonstribusi secara linier dengan kekuatan beberapa partai politik yang berhaluan dan memiliki akar budaya masyarakat islam.

Bandingkan dengan beberapa data statistik dari berbagai lembaga survey maupun dengan pengalaman politik Indoneaia dalam perspektif politik Islam ini.

Sejarah politik pemilu, sejak tahun 1955 masa orde lama, maupun pemilu masa orde baru, sekaligus pemilu pada masa era reformasi, tidak pernah menempatkan posisi politik berhaluan islam memiliki dukungan suara signifikan. Sejarah hadirnya Masyumi seja, sebagai kekuatan tunggal Parpol yang berideologi islam tidak mampu membendung kekuatan politik partai yang bercorak nasionalis.

Konstanta persepsi demikian, kelihatannya juga akan terjadi dalam pemilu 2014. Jika kita rumuskan dari berbagai hasil survey terakhir, kisaran perolehan suara partai nasionalis, PDIP dan GOLKAR, antara 19%-25%. Pada posisi papan tengah juga masih didominasi partai nasionali, DEMOKRAT, NASDEM, GERINDRA, antara 5%-7%. Sementara posisi partai islam, PKB, PAN, PKS, PBB, masih dibawah 5%.

Potret ini menggambarkan adanya polarisasi persepsi antara relasi islam dengan politik maupun budaya, Dalam konteks polaritas ini, persepsi politik publik islam telah melampaui batas argumentasinya sendiri. Meskipun, pada aspek psikologi budaya mereka belum tentu mau dikatakan mengikuti haluan politik sekuler.

Pemaparan fakta-fakta politik diatas, hanya sekedar umruk menguji kembali kebenaran argumentasi Cak Nur tentang proyek sekularitas politik dalam tradisi demokrasi. Pernyataan Cak Nur, 'Islam Yes, Partai Islam No' dan lebih mengedepankan prinsip rasional ketimbang ikatan emosional sekarang menjadi kebenaran budaya politik. Terlepas dalam pergeseran ini juga masih membutuhkan waktu panjang dalam proses pendewasaan budaya politik.***

"DILEMA JOKOWI "

Proposal politik yang mengusung Jokowi sebagai calon presiden akan menghadapi episode krusial. Problem krusial ini tidak lagi menyangkut spekulasi matematik turunnya elektabilitas, tetapi terletak pada rumusan yang mampu mengakomodasi komposisi faksional yang tumbuh dalam tradisi politik kita.

Apalagi dalam konteks kepentingan politik negara, Jokowi harus mampu mengelaborasi 'market politics' melalui isu-isu ekonomi makro serta isu politik global yang berhubungan dengan kedaulatan pertahanan kawasan dan terorisme.

Padahal, pada sisi lain Jokowi juga dihadapkan pada persoalan dalam negeri yang belum selesai. Mulai dari persoalan pertumbuhan ekonomi domestik, kemiskinan, pengangguran, kesejahteraan sosial, diskriminasi minoritas, hukum, korupsi, pendidikan, yang selama ini belum teratasi secara fundamental.

Maka muncul berbagai spekulasi terhadap Cawapres Jokowi. Secara tradisional kontestasi itu muncul antara faksi- faksi Islam dan Militer. Khusus menghitung representasi kekuatan Islam, meskipun dalam batas ideologi adalah illusif dan pragmatis, tetapi faktanya selalu menjadi kalkulasi dan akumulasi politik kekuasaan tersendiri.

Sementari dari kalangan militer sendiri, pasca SBY, belum memiliki tokoh yang kuat dan representatif. Fakta ini bisa dilihat dari akseptabilitas dan elektabilitas Pramono Edhie, Endiartono Soetarto, Joko Suyanto, dan mungkin hanya Prabowo Soebiyakto yang signifikan. Selain Prabowo, tokoh- tokoh militer yang ada masih jauh popularitasnya dengan kekuatan sipil.

Belum lagi problem tradisi hegemoni dalam militer, tentu akan menjadi resistensi 'conflict of interest' bagi Jokowi. Maka isu yang berkembang hadirnya wacana kekuatan polirik islam, seperti Jusuf Kalla, Mahfud MD, Hatta Rajasa, dan Yusril Ihza Mahendra itu rasional.

Maka mempertimbangkan pakem politik Megawati, suka atau tidak dia akan menjadi 'decition maker' dalam menentukan pendamping Jokowi, apalagi irama kebijakan politik Jokowi sendiri yang bersifat fundamental dalam menyelesaiakan persoalan domestik, maka akan cenderung pada pilihan kekuatan 'sipil islam' tradisional.

Arah politik ini bisa dilihat dari keputusan Megawati ketika berdampingan dengan Hamzah Haz dan Hasyim Muxadi. Kalau asumsi politik ini benar, berarti figur Cawaprea Jokowi yang lebih mendekati kalkulasi dan representasi itu adalah Mahfud MD dan Yusuf Kalla. ***

"METAFOR SABDO PANDITO RATU DAN HIKAYAT SATRIO PININGIT DALAM TRADISI DEMOKRASI".

Ketika budaya politik masih dalam himpitan kuasa tradisi 'paguyuban', istilah 'sabdo pandito ratu' masih menjadi otoritas absolut priyayi, yang merupakan simbol penguasa dalam struktur maupun kultur sosial politik.

Tapi, seiring berubahnya pranata sosial politik yang menjelma dalam masyarakat 'petembayan', apalagi dalam balutan nilai budaya demokrasi, otoritas tunggal yang melembagakan 'monarchisme' sosial politik itu, telah berwujud dan bergeser dalam kedaulatan politik publik.

Setidaknya, titik balik dari budaya 'paguyuban' menuju 'patembayan' telah melahirkan konvergensi ekletik yang seimbang antara keniscayaan struktural dan kultural dalam budaya politik kekuasaan yang dinamis.

Pergeseran budaya politik ini bisa dilihat dari sisi lain dalam kasus Jokowi ketika dinobatkan menjadi kandidat presiden dari PDIP.

Sosok Jokowi sangat tidak signifikan dalam relasi struktur partai yag berhaluan Nasionalis-Soekarnois tersebut. Selain dia bukan dari kekuatan elit struktur partai, dia juga bukan dari lingkaran 'trah' Soekarno. Tapi faktanya, dia mampu menjungkir balikkan semua argumentasi dan logika politik tradisional itu.

Bahkan, secara tersirat Jokowi memainkan langgam transisional dalam melakukan gerakan metamorfosa regenerasi politik secara damai dan elegan. Dia mampu lolos dari jebakan-jebakan pragmatisme kekuatan elit internal Parpol. Boleh jadi, dia menyadari akan dirinya yang mewujud sebagai 'Ken Arok' dalam alam tradisi demokrasi egaliter, 'suara rakyat suara tuhan'.

Tapi yang jelas, 'sabdo pandito ratu' itu telah memberikan mandat pada 'satrio piningit', seorang Jokowi, yang lahir dan tumbuh dari gagasan, harapan, dan keinginan publik melaui media dan saintifikasi elektabilitas personal.

Terlepas dari apapun bentuk 'pro-kontra' dinamika politik ini, pasti hanya akan berakhir pada kanalisasi proses perebutan untuk menjadi pendamping Jokowi. Tidak lebih dari itu. Karena bagi Jokowi, 'topo broto dadar mongso' itu telah berakhir setelah mendapatkan 'serat kuoso' dari jelmaan 'sang pandito ratu' itu sendiri.***

"KLEPTOKRASI TRIAL BY OPINION".

Ketika Abraham Samad menjadi pembicara di forum ICIS, lembaga yang dibidani Mantan Ketua Umum PB NU, KH. Hasyim Muzadi, membuat pernyataan mengejutkan. Menurut Samad bahwa di Jawa Timur ada indikasi korupsi besar yang diskenario dengan rapi, sehingga tidak meninggalkan jejak.

Dalam modus ini Samad menganalogikan dengan pencuri yang menggunakan sarung tangan. Sehingga, ketika jejak sidik tangan itu tidak membekas. Dan selang beberaoa hari berikutnya, John Budi, selaku juru bicara menegaskan, kalau indikasi koruptif itu ada dalam pejabat pemerintahan.

Urgensi pembahasan masalah ini bukan menyoal kasus perkasus yang hadir, tapi lebih pada masalah koneksitas budaya birokrasi, dan kelihaian para pelaku dalam menyusun strategi. Dalam perspektif ini ada yang menarik dari perbincangan Abdul Fatah, Ketua LBH Surabaya tersebut. Menurut Fatah, ada tiga skenario besar yang dilakukan oleh para pelaku kleptokrat.

Pertama, pejabat itu akan memainkan peran seakan mereka adalah bagian dari kekuatan sosial yang melawan korupsi. Atau setidaknya mereka membungkus dirinya dalam persforma agamis. Kedua, setelah apa yang dilakukan terendus aparat hukum, merekq akan mengopinikan semua perilaku dan kebijakannya prosedural. Ketiga, dibalik pengopinian diatas, mereka mengkoordinasi menyusun strategi menghilangkan jejak alat bukti. Bahkan bila perlu dengan sekuat tenaga akan melakukan lobi- lobi dengan penegak hukum untuk menyelesaikan kasus yang dihadapi.

Kelihatannya rumusan skenario yang diamati Fatah, dari sisi anatomi sosial korupsi ini menarik. Karena faktanya, memang tontonan ini yang sering kita saksikan disetiap pergulatan antara penegak hukum dengan para pelaku korupsi. Tapi mungkin, karena adanya faktor integritas dan pengalaman para penegak hukum, semua skenario itu bisa dibajak.

Memang dalam konteks ini, kita tidak saja disuguhi opini problem degradasi metamorfosa integritas budaya kekuasaan, tetapi juga, memantik skenario permainan para kleptokrat melalui argumentasi paradoks yang mampu mengaburkan subtansi perkara hukum itu sendiri. Disinilah urgensi penggunaan logika antitesis dan sistesis untuk memahami eksperimentasi dinamika budaya hukum.***