"KLEPTOKRASI TRIAL BY OPINION".

Ketika Abraham Samad menjadi pembicara di forum ICIS, lembaga yang dibidani Mantan Ketua Umum PB NU, KH. Hasyim Muzadi, membuat pernyataan mengejutkan. Menurut Samad bahwa di Jawa Timur ada indikasi korupsi besar yang diskenario dengan rapi, sehingga tidak meninggalkan jejak.

Dalam modus ini Samad menganalogikan dengan pencuri yang menggunakan sarung tangan. Sehingga, ketika jejak sidik tangan itu tidak membekas. Dan selang beberaoa hari berikutnya, John Budi, selaku juru bicara menegaskan, kalau indikasi koruptif itu ada dalam pejabat pemerintahan.

Urgensi pembahasan masalah ini bukan menyoal kasus perkasus yang hadir, tapi lebih pada masalah koneksitas budaya birokrasi, dan kelihaian para pelaku dalam menyusun strategi. Dalam perspektif ini ada yang menarik dari perbincangan Abdul Fatah, Ketua LBH Surabaya tersebut. Menurut Fatah, ada tiga skenario besar yang dilakukan oleh para pelaku kleptokrat.

Pertama, pejabat itu akan memainkan peran seakan mereka adalah bagian dari kekuatan sosial yang melawan korupsi. Atau setidaknya mereka membungkus dirinya dalam persforma agamis. Kedua, setelah apa yang dilakukan terendus aparat hukum, merekq akan mengopinikan semua perilaku dan kebijakannya prosedural. Ketiga, dibalik pengopinian diatas, mereka mengkoordinasi menyusun strategi menghilangkan jejak alat bukti. Bahkan bila perlu dengan sekuat tenaga akan melakukan lobi- lobi dengan penegak hukum untuk menyelesaikan kasus yang dihadapi.

Kelihatannya rumusan skenario yang diamati Fatah, dari sisi anatomi sosial korupsi ini menarik. Karena faktanya, memang tontonan ini yang sering kita saksikan disetiap pergulatan antara penegak hukum dengan para pelaku korupsi. Tapi mungkin, karena adanya faktor integritas dan pengalaman para penegak hukum, semua skenario itu bisa dibajak.

Memang dalam konteks ini, kita tidak saja disuguhi opini problem degradasi metamorfosa integritas budaya kekuasaan, tetapi juga, memantik skenario permainan para kleptokrat melalui argumentasi paradoks yang mampu mengaburkan subtansi perkara hukum itu sendiri. Disinilah urgensi penggunaan logika antitesis dan sistesis untuk memahami eksperimentasi dinamika budaya hukum.***

"DEMOKRASI LIBERAL DALAM LINGKARAN WARISAN TRADISI PRIYAYI".

Ketika korupsi menyeruak di negeri ini, banyak pengamat menilai, bahwa semua yang terjadi merupakan efek budaya demokrasi liberal. Mungkin pengamat ini menakar, karena didalam azas demokrasi liberal, memberikan ruang kebebasan yang berlebihan bagi seseorang untuk bereksperimentasi politik secara luas dan bebas. Dalam kata lain 'liar' dan menabrak batas-batas konstitusi.

Tapi benarkah bahwa kondisi budaya yang melilit sistem birokrasi yang oligarkis dan koruptif itu memang sepenuhnya karena akibat hasil proses demokrasi yang liar ?. Tapi yang jelas, apapun sistem politik yang berlaku dalam budaya kita, akan berhenti dalam area prosedur dan mekanisme politik semata. Karena pada gilirannya, sistem politik tersebut hanya akan menjadi subsistem tradisi kekuasaan priyayi yang cenderung feodal, subyektif, dan berperilaku otonom tanpa batas.

Dan biasanya, ketika warisan tradisi priyayi ini telah menjadi tirani meta-budaya kekuasaan demokratis, kehadiran peraturan negara untuk mengelola kewenangan kekuasaan akan selalu dianggap relatif dan sering dipersalahkan. Karena bagi mereka, prinsip dan argumentasi subyektif, dianggap lebih benar ketimbang perundang- undangan negara. Padahal yang sesungguhnya, negara memberikan batasan normatif akuntabilitas pejabat pemerintah dalam menjalankan kekuasaan.

Dalam 'modus operandi' fragmentasi kekuasaan priyayi ini, biasanya para penguasa akan menggeser budaya demokrasi sosial egaliter menjadi domestikasi kepatuhan tunggal. Sekalipun kekuasaan substruktur yang dibangun, tidak lain hanyalah potret distribusi kekuatan lokalitas personal tersebut. Caranya, mereka akan meminggirkan kekuatan primordial yang dianggap resisten. Modus lainnya, mereka akan melancarkan intimidasi pada seluruh komponen kritis, atau setidaknya mereka akan melakukan negosiasi pragmatis. Karena mereka tahu, didalam kekuatan kritis, juga terdapat anomali mental opportunis.

Sehingga dapat dipastikan, sikap kekuasaan 'priyayisme' akan selalu menolak pergeseran budaya peguyuban menuju patembayan. Karena bagi mereka, budaya paguyuban dianggap representatif untuk memobilisir seluruh skenario kekuasaannya. Sementara budaya patembayan yang egaliter dan kritis dalam menilai berbagai perilaku dan kebijakan penguasa akan ditabukan. Untuk itu, mereka akan bertaruh dengan apapun dalam mempertahankan budaya paguyuban ini demi mengamankan kekuasaan. Karena dalam budaya sosial paguyuban sudah ada diktum sosial, 'sendiko dawuh gusti ratu'.***

KETIKA FIRAUN DAN MUSA BERPOLEMIK MASALAH BUDAYA PEMIMPIN.

Terlepas dari kemukjizatan Musa yang mampu meruntuhkan dinasti kekuasaan Firaun, ternyata didalamnya menyisakan polemik kebudayaan yang selalu bertindak represif, arogan, dan diskriminatif.

Mungkin pada saat itu dalam pikiran Firaun akan selalu berasumsi untuk membangun stigma kekuasaannya melalui logika publik yang disistemisasi untuknbefantasi pada budaya paguyuban. Dimana masyarakat menyerahkan sepenuhnya pada itikad baik pemimpin. Tapi faktanya berbeda, karena apapun bentuk kekuasaan, termasuk dalam lingkup struktur yang paling kecil, ternyatwbtelah menghimpun watak budaya pragmatis dan opportunis.

Maka jangan heran, pada posisi seperti kharakter Machiavelis ini, akan selalu mengelaborasi dalam membangun struktur kekuatan tersendiri dalam mempertahankan kekuasaan politik tertentu. Terlepas sepakat atau tidak, faktanya Machiaveli telah berhasil merumuskan secara gamblang perihal watak dasar budaya kekuasaan tersebut.

Potret Machiaveli itulah yang dikembangkan Firaun. Firaun berhasil membangun mistikasi persepsi kebangsaan yang teokratik. Firaun menjelmakan dirinya tidak saja sebagai wakil Tuhan di muka bumi, melainkan Firaun juga telah membalut dirinya menjadi tuhan. Kepatuhan massa, meskipun dibangun melalui proses kamuplase dan vandalisme, tapi bagi Firaun yang terpenting adalah terbentuknya kepasrahan massif.

Pada situa yang demikian Tuhan menghadirkan Musa. Musa adalah potret anak hilang yang dianggap tidak memiliki rimba kekuasaan. Apalagi untuk menaklukkan kekuasaan Firaun yang agung itu. Meskipun demikian, telah banyak tokoh spiritualis yang mengingatkan Firaun adanya bahaya laten kekuatan Musa. Tapi karena dianggap tidak memiliki relasi struktur kekuasaan, Firaun tetap erogan dan meremehkan kehadiran Musa.

Memang kalau ditilik dari kronologi perjalanan sejarah, Musa bukanlah sosok yang cerdik cendekia. Bahkan dalam uji kompetensi kenabian yang pernah dilakukan Haidlir, Musa bisa dikatakan tidak lolos. Tapi justeru dari balik peristiwa Musa itu, kelihatannya Tuhan seakan ingin membuktikan jati diri keperkasaannya, dan sekaligus mendegradasi kebenaran logika kemanusiaan Haidlir.

Pada saat itulah Musa diberi mukjizat oleh Tuhan berupa kekuatan material dan spiritual untuk melumpuhkan kekuasaan Firaun. Ketika itu Musa tidak saja berhasil meruntuhkan dinasti kekuasaan Firaun, tetapi juga memporak porandakan struktur kebangsaan dan logika kebudayaan Firaun yang berkembang saat itu, yang kultis dan manipulatif. Meskipun dengan 'cost social' dan 'cost politic' yang besar, tapi bagi Tuhan Melalui Musa telah menghadirkan cita perubahan budaya yang manusiawi dan beretika sosial.

Sebagai narasi kesimpulan, hal menarik dari pernyataan Zastrow Ngatawi, mantan ajudan Gus Dur. Menurut Zastrow, dalam kompleksitas struktur kekuasaan, akan berhimpun seluruh komponen untuk mengambil manfaat kepuasan kekuasaan. Dalam interaksi lingkaran kekuasaan itu ada Malikat, Manusia, Setan, Jin, dan sebagainya. Anehnya, kata Zastrow, semua komponen itu akan merubah wajah secara semu menjadi malaikat. Sehingga kita akan sulit mengidentifikasi antara malaikat beneran dan yang malaikat - malikatan. Dan itulah potret wajah budaya lingkar kekuasaan.

Tapi apapun yang terjadi dalam proses sejarah perubahan budaya, pergulatan antara nilai kebenaran dan kebathilan, pada akhirnya akan terjawab melalui proses hukum seleksi alam yang sejatinya tidak akan pernah runtuh oleh logika konspirasi apapun. Meskipun terkadang mangalami pasang surut. Itulah potret sejarah polemik kebudayaan pemimpin Firaun dan Musa. Sebuah polemik tata nilai budaya pemimpin dan kepemimpinan.***

"AGAMA DALAM PASUNG KUASA POLITIK".

Kalau di negara kita, persoalan diskriminaai keyakinan agama minoritas atas kebenaran mayoritas, seakan telah menjadi sajian konflik sosial tanpa solusi. Katakanlah kalau dalam sosial islam ada konflik Islam Sunny, Syiah dan Ahmadiyah. Begitu juga dikalangan Kristiani, masih mewaspadai adanya gerakan Kristen bawah tanah Yehowa.

Problemnya, benarkah bahwa mereka bertikai dalam mwngembangkan argumentasi kebenaran keyakinan obyektif?, atau mungkin ada persoalan psikologi budaya beragama yang cenderung phobia menghadapi perbedaan karena pengalaman sejarah sektarianisme?. Apapun persoalannya, yang jelas mereka telah membawa kekuasaan politik dibalik tiran kebenaran absolut humanis yang sebenarnya masih bersifat tentatif. Tapi ironisnya lagi, ternyata dalam posisi tersebut negara juga mengambil langkah konstitusional dengan membatasi secara kuantitatif legalitas agama, sehingga menjadi kebebasan terbatas bagi masyarakat sipil.

Pangkal persoalan ini kemudian menarik dan menjadi perbincangan seksis, ketika akhir- akhir ini Pemerintah Anggola, melalui Menteri Kebudayaan, Cruze e Silva, melarang Islam menjadi agama resmi di negara tersebut. Dan bahkan Pemerintah Anggola menganggap Islam menjadi kepercayaan illegal, karenadianggap sarat dengan kekerasan, Bersamaan dengan kebijakan itu, Pemerintah Anggola juga meruntuhkan situs bangunan masjid dan pusat-pusat kegiatan masyarakat Islam. Maka dalam perspektif tertentu, polemik legalitas agama itu sebwtulnya tidak jauh berbeda dengan yang sering terjadi di negara kita, yang bermuara pada legalitas dan illegalitas struktural agama.

Dari konteks ini, kemudian kita dapat menarik obyektivitas polemik psikologi sosial antar agama dalam perspektif Islam yang sering kita dengar, Walan tardla 'anka al-Yahuda walan al-Nashara Hatta Tattabiu Millatahum", yang biasanya secara ekstrim menjadi justifikasi Islam untuk melawan agama lain. Padahal, kalau kita tarik pada wilayah sosial beragama secara luas, ayat itu menggambarkan adanya sikap ekaklusifisme internal agama-agama untuk menjadikan keyakinan kebenaran agamanya menjadi bagian keyakinan orang lain. Kalau kita mau jujur, tidak saja orang Yahudi atau Nasrani yang memiliki pandangan eksklusif ini, tapi kalangan Islam juga.***

"HANYA PROBLEM NGINTIP DAN NGUPING".

Jadi kalau sekarang lagi ramai orang memperbincangkan sadap menyadap telpon para pejabat atau orang penting di negeri ini oleh pihak asing, maka berterima kasihlah kepada mereka yang menyadap itu. Karena bagaimanapun, mereka, orang-orang asing itu, masih perhatian, peduli, dan masih menganggap kita ini penting dalam tata pergaulan internasional. Saking pentingnya, makanya mereka menyadap.

Kemudian apa permasalahannya kalau kita ini disadap?. Benarkah kalau disadap berarti kita kehilangan jati diri kedaulatan kita?. Bukankah setiap hari kita juga disadap?. Mulai dari hati kita, ucapan kita, dan tingkah laku kita. Tentu saja yang menyadap adalah Malaikat, yang diperintah Tuhan untuk mencatat keinginan hati, ucapan, dan perbuatan kita. Tapi kita nggak pernah ribut, apalagi marah. Memangnya Pejabat Amerika dan Australia itu lebih mulia?. Sehingga kita lebih peduli ketimbang dengan Malaikat yang menjalankan perintah Tuhan?.

Kelihatannya ada yang melenceng dari filosofi budaya pergaulan kita, termasuk pemahaman kita atas perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi. Padahal kita juga men6adari, kesalahan terbesar dalam tata budaya dunia pergaulan kita sudah dibangun oleh prinsip 'homo homone lupus' bukan homo homone socius'. Jadi hampir setiap hari kita diajak berfikir hirarki, terbelah, terpisah, dan bermusuhan Bahkan boleh jadi, idiom pergaulan yang katanya setara dan humanis itu hanya sebatas 'lips service' dan retoris diplomatik semata. Faktanya, kita selalu memendam rasa curiga dan tidak percaya dalam romantika pergaulan itu sendiri. Untuk lebih ekstrimnya, seakan-akan kita hidup ini bagaikan biduk musuh untuk saling menerkam.

Karena dampak dari persepai dan paradigma musuh itu, kemudian menimbulkan hirarki struktur kekuasaan dan yang dikuasai. Padahal dibalik problem penyadapan alat telekomunikasi itu hanya merupakan gerakan revolusioner dari spionase konvensional yang itu terjadi dan dimiliki pada dan oleh semua negara dengan menggunakan tehnologi canggih. Dan kalau kita tarik dalam budaya pergaulan sosial kita, itu merupakan pergeseran budaya orang 'ngintip' dan 'nguping', karena keingin tahuan pembicaraan kita saja. Masalahnya, cuma kan ada yang dianggap rahasia. Entah itu rahasia personal atau negara itu saja.

Lalu ngapain kita juga mau mengultimatum melarang pihak Australia untuk tidak mengulangi tindakan penyadapan itu?. Terlalu kekanak- kanakan. Kalau suatu ketika kita butuh menyadap negara lain bagaimana?. Pokok persoalannya terletak pada kemampuan improvisasi gerakan intelegen dan tehnologi supaya kita tidak disadap. Jangan melarang orang lain apalagi mengiba. Karena bagaimanapun, ini merupakan konsekwensi revolusi budaya pergaulan dunia, yang sulit dimasuki oleh tata moral tradisional.***

NASIONALISME HEDONESIA

Sorak sorai kumandang lagu kebangsaan Indoneaia Raya, yang dibalut kibar bentang Merah Putih, serta syair-syair agitasi kemenangan, seakan menandai monumen kemenangan Timnas Garuda Muda dalam puncak final Piala AFF 2013. Memang ini sebuah penantian panjang bagi pecinta nasionalisme bola, hampir 22 tahun, untuk menorehkan sejarah baru kemenangan, sejarah deklarasi 'kedaulatan' atas hegemoni keunggulan bangsa lain.

Dalam konteks kebangsaan yang majemuk, dengan kenyataan strata sosial yang beragam, membangun sebuah perekatan identitas kebangsaan menjadi barang mahal. Apalagi, ditengah kehidupan budaya sosial yang serba instan, yang selalu menyuguhkan 'pernikahan siri' aneka ragam kenikmatan ekonomi dengan kekuasaan politik. Kenyataan ini, tidak saja melahirkan 'anak tiri' kebudayaan, tapi juga melahirkan kesenjangan struktur sosial antar anak bangsa.

Maka kemenangan Timnas Sepak Bola Garuda Muda U-19 dalam ajang AFF semalam, jangan hanya diapresiasi pada batas pejorasi budaya euforistik semata. Tetapi sebaliknya, kita harus memperluas daya baca untuk memahami spirit perjuangan mereka dalam menumbangkan hegemoni, untuk meneguhkan kedaulatan baru merah putih. Karena faktanya, imajinasi, harapan, dan kenyataan kemenangan, telah mampu memeberikan arah pergeseran eksperesi budaya publik dalam meneguhkan identitas kebangsaan.

Problem perekatan nasionalisme bola tadi, tentu akan berbeda dengan persoalan nasionalisme ekonomi dan dunia politik kita. Kekuatan spirit daya juang anak muda yang tergabung dalam Timnas tersebut, merfleksikan penegasan 'perlawanan' hegemoni bangsa lain. Sementara dalam realitas dunia ekonomi dan politik, lebih banyak menyuguhkan atraksi nasionalisme semu, yang keluar dari hakekat kedaulatan rakyat. Kebanyakan kaum ekonom akan mengilustrasikan nasionaliame pada hukum distribusi dan konstribusi kapital. Sedangkan politisi, pola nasionalismenya akan berprinsip pada hukum modal kekuasaan. Selanjutnya, terjadilah perkawiinan silang, menuju kolaborasi prinsip nasionalisme hedonis.

Maka belajar dari spirit heroik nasionalisme bola Timnas U-19, seakan mengajak kita untuk memahami prinsip perubahan dalam kesejatian eksistensi bangsa. Integrasi tanpa batas yang dibangun dari sendi kemandirian, berpegang teguh pada integritas personal, menjadi jawaban untuk merebut kembali kedaulatan bangsa. Karena bagaimanapun, kenyataan globalisme, ditengah serunya kompetisi keungulan antar bangsa, akan sangat ditentukan oleh kemampuan diri dalam memaknai dan mengimplementasikan prinsip kedaulatan bangsa atas negara.***

"MELAWAN ETIKA POLITIK RATU SHIMA".

Ratu Atut Chosiyah, Gubernur Banten, puteri dari Tubagus Chasan Shohib, seorang tokoh ternamaJawara Banten, bagaikan mitologis Srikandi dalam narasi pewayangan. Bedanya, kalau Sriikandi, populer bukan karena cekal KPK, sementara Ratu Atut, yang sebenarnya sudah populer, dan lebih populer lagi karena 'jurus mabuk' KPK.

Sosok perempuan, yang juga merupakan pewaris tahta Jawara Banten ini, adalah representasi kekuatan budaya politik Jawa pasundan modern. Peran Sang Ratu selain piawai memainkan kolaborasi kultur domestik, antara pengaruh jawara dan ulama Islam lokal, juga mampu mengkombinaaikan dengan kekuatan struktur kepartaian politik Sehingga lahirlah Sang Ratu dalam alam budaya politik mitis, yang mampu memperkokoh kembali patron klan menjadi dinasti kekuasaan.

Kehadiran sang ratu tidak saja mampu memobilisasi dukungan politik kelas sosial menengah bawah, mungkin saja karena pengaruh hikayat pewaris jawara, tapi sang ratu juga mampu menguasai kekuatan sosial elit, yang berupa dukungan politik pragmatis. Kepandaian keluarga sang ratu merumuskan strategi politik dinasti ini, seolah menancapkan potret baru struktur politik kerajaan ditengah budaya demokrasi. Sebuah kekuatan kuasa atas harkat modal kapitalisasi politik. Harkat kuasa ini sendiri menjadi metamorfosis perselingkuhan budaya kesemuan demokrasi politik dan arogansi ekonomi.

Tentunya, dalam kajian mitologi sosial feminisme jawa sunda, perilaku politik Ratu Atut berseberangan dan bahkan berlawanan dengan spirit etik politik Ratu Shima, yang adil bijaksana. Tapi dalam referensi sosial mistik jawa, sang ratu lebih menyerupai Nyi Loro Kidul. Padahal kalau sang ratu memilih peran Nyi Loro Kidul, harusnya cukup menjadi 'the man behind goverment' saja. Apalagi sang ratu juga sudah tahu, kalau warna politik personalnya sudah melampaui konflik figurasi kultural para tokoh Kasunyatan Serang Banten yang merakyat, misal Sutan Yusuf Serang. Sebaliknya, ditangan sang ratu, legenda kedigdayaan para jawara itu menjadi abstrak dan hanya menjelma menjadi pemberi pusaka kuasa semata. Peristiwa politik ini tentu menggeser moral budaya struktur kaum sufi dan jawara, yang egaliter dan mencintai rakyat.

Tapi apapun kenyataannya, sang ratu telah memaksakan turun gunung untuk menjelma jadi penguasa dinasti politik,. Mungkin saja, moral hazard yang dilakoni dinasti sang ratu telah menyinggung para arwah guru spiritual kaum jawara dan ulama Banten, sehingga menjadi balak huru hara politik. Sekarang sang ratu menghadapi demitologi budaya politik klan. Maka sang ratu pasti akan melakukan ruwatan melalui sesajen strategi politik untuk menaklukan kembali sistem demokrasi.

Tanpa disadari, sekarang sang ratu sedang menghadapi kekuatan struktur demokrasi lain diluar partai politik. Mereka itu adalah kekuatan sipil dan KPK. Para jawara KPK bersama masyarakat sipil akan menghadapi pewaris trah jawara Banten. Sementara Ratu Shimah sudah enggan ngurusi Sang Ratu Atut, maka tinggal Nyi Loro Kidul, masihkah sudi dia menjadi 'the spirit behind the power'?. Tunggu saja.***

"OJO SOK RUMONGSO KUOSO".

Betapa publik kecewa ketika Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Muktar, kena Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK. Bahkan ada sebagaian publik yang merasa putus asa dengan penegakkan hukum di negeri ini. Mereka yang dalam situasi kekecewaan ini, seakan sudah pesimis melihat masa depan bangsa dan negara ini.

Kebetulan sehari setelah kejadian itu, ada seorang aktivis ngajak ngobrol, yang kebetulan dia memiliki pandangan pesimis terhadap situasi itu. Dan sebenarnya wajar saja kalau dia itu begitu merasa terpukul, karena selama ini dia termasuk aktivis yang idealis, yang masih menganggap MK dan KPK menjadi lembaga yang memiki integritas untuk membawa imajinasi dan harapan publik yang lebih konstruktif ditengah anomali budaya kekuasaan bangsa ini.

Dalam percakapan itu saya hanya bilang, kamu ini aktivis kok cara pandangmu sederhana?. Masa gara-gara kasus korupsi Akil dan permasalahan MK kamu merasa negeri ini mau kiamat?. Cobalah kita berfikir luas tentang eksistensi sejarah bangsa dan negeri ini. Bukankah bangsa dan negara ini ada sebelum Akil dan MK lahir?. Jadi, Akil, MK, maupun KPK sendiri, itu bukan apa-apa dan juga bukan siapa- siapa dalam koekaistensi negara ini. Mereka semua itu hanyalah bagian dari sejarah baru perjalanan kebangsaan dan kenegaraan. Umpmakan saja keberadaan MK , KPK, atau yang lain, itu seperti transisi sistem transportasi, misal dari Mobil Bemo, Mobil Bajaj, menjadi angkutan masal TransJakrta. Dan Akil itu hanya supir, yang kebetulan menggantikan posisi Mahfud MD dan Jimly Ashisiqy. Jadi mungkin, karena Akil itu kapasitas mentalnya hanya kelas supir Bemo, yang kemudian disuruh mengendarai TransJakarta, ya akhirnya 'nyasak-nyasak'.

Bukankah sejarah kebangsaan, kita itu sudah terbiasa bangkit dari tragedi kebudayaan. Bahkan sejak awal kita menjadi indonesia, kita bisa menyelesaikan dan bangkit dari problem penjajahan asing selama kurang lebih 350 tahun. Setelah itu, bangsa ini manghadapi rezim represif orde baru selama 32 tahun. Meskipun melalui prosea 'people power' tapi juga bisa dilalui, yang kemudian melahirkan era demokrasi baru, walaupun masih dalam tahapan transisi. Apalagi hanya masalah Akil Mukhtar,cukup serahkan Mahfud dengan kawan-kawannya pasti selesai. Mungkin ungkapan ini hanyalah untuk membangkitkan gairah naaionaliame yang sedang terkoyak saja.

Tapi kalau belajar dari kasus Aki sendiri, itu bisa menjadi sinyalemen peringatan bagi semua orang yang punya kekuasaan. Janganlah bersikap sok kuasa, dan melupakan hakekat sebagai wakilTuhan. Sehingga hanya prinsip absolutisme kekuasaanTuhan yang ditransformasikan, tapi mereka mengabaikan tanggung jawab sebagai wakil Tuhan. Karena posisi wakil, berarti harus patuh pada amanah yang mewakilkan. Kalau sudah tidak patuh, ya terserah pada yang mewakilkan, mau diambil, dicabut kekuasaannya, sambil Tuhan marah, atau tidak marah, itu semua hak Tuhan yang punya kuasa mewakilkan.

Bolah jadi itu juga yang sekarang dialami Akil Mukhtar. Tuhan marah sama Akil karena sudah tidak amanah, kemudian Tuhan meminjam kuasa KPK dan yang lain untuk menghajar Akil. Sementara Akil sendiri sudah lama terlena. Padahal, pada tahun 2010, Tuhan melalui Refly Harun sudah pernah mengingatkan tindak terima suap Akil dalam kasus Pilkada. Justeru Akil malah menyerang dan menantang Refly. Karena dirasa Akil semakin 'tambeng', akhirnya Tuhan pinjam jurus sakti KPK.

Kok jangankan s3orqng Akil Mukhtar, yang hanya jongos Tuhan dalam menjaga konstitusi. Raja Firaun yang punya kekuatan yang seakan tak terhingga saja, takluk melawan pesuruh Tuhan yanh bernama Musa, yang sejatinya Musa sendiri adalah orang yang tidak punya kekuatan apapun, kecuali hanya senjata tongkat yang diberi Tuhan. Begitu juga dengan sejarah Abrahah sang penakluk. Mereka tumbamg hanya dengan Burung Ababil. Intinya, jangan menyombongkan kekuasaan duniawi, Tuhan punya hak prerogratif mengambil semua pada wakilnya yang dianggap tidak patuh.***

RESONANSI RADIKALISASI ISLAM PESISIR

Tulisan ini merupakan hasil dari penjelajahan terhadap embrio gerakan radikal islam pesisir. sebagai bagian dari pemahaman istilah resonansi, tidak saja melihat mereka dari aspek dinamika budaya secara abstrak, tatapi juga mencoba menelusuri mozaik relasi struktural sel islam radikal dalam memaknai gerakan perubahan budaya ditengah institusi negara.

Ada tiga persoalan yang mengemuka, yang menjadi topik gerakan keislaman meraka. Pertama, persoalan implementasi dakwah, amar makruf nahi munkar. Kedua, masalah gagasan perwujudan sosial syariah. Ketiga, masalah daulat, atau sistem negara, islam versus sekuler. Meskipun terdapat tiga masalah dalam gerakan tersebut, tetapi intensitas gerakan mereka lebih tertuju pada pencapaian sistem sosial syariah, yang dianggap menjadi keharusan transendental dan bersifat absolut dalam realitas negara.

Maka potret sosial yang nampak dari gerakan radikal islam pesisir saat ini, adalah tumbuh dari embrio teologis yang ingin menghadirkan wajah islam syariah. Dalam kenyataan ini, tidak saja mereka menghadang laju sekularitas budaya, tetapi mereka juga akan mengabaikan hukum negara yang dianggap bagaian dari produk hukum 'thoghut', termasuk juga terhadap struktur negara itu sendiri. Karena bagaimanapun, negara sudah diasosiasikan keluar dari determinasi syariat islam. Untuk itu, bagi mereka yang selama ini menggunakan model dakwah budaya sosial dengan kekerasan, cara ini diyakini sebagai bentuk penegasan perlawanan mereka dalam melakukan kegiatan 'nahi munkar' yang berbasis syariah tersebut. Bahkan dalam perkembangannya, mereka sudah mengidentifikasi diri dalam sebuah persepsi komunalitas syariah secara eksklusif.

Dalam spektrum polemik kebudayaan islam, tidak saja melahirkan konflik sosial budaya pesisir itu sendiri, tetapi pada saat yang sama, ketika negara menghadapi delegitimasi sipil islam radikal ini, juga kehilangan jati diri kekuasaan untuk mendekonstruksi kekuatan sipil tersebut. Akibatnya, pelembagaan gerakan sipil islam radikal semakin menguat, bahkan secara ekaklusif membangun pilar struktural secara sistematik. Batapa masif gerakan internal mereka, mulai dari aktivitas masjid, lembaga pendidikan diniah hingga pesantren, yang seakan memberikan gambaran menguatnya embrio radikalisme islam pesisir.

Padahal kalau kita analisa secara mondial, beragamnya antar struktur sel gerakan islam radikal pesisir, ternyata memiliki relasi substruktural dan bersifat komplementer. Mereka semua berada dalam satu atap ideologi untuk membangun negara syariat islam. Bahkan Secara spesifik, mereka sudah membagi mekanisme peran dan fungsi antar organisasi. Ada sebagaian institusi yang berperan melakukan dakwah sosial yang bersifat konfrontatif, ada yang mengembangkan sayap ideologis melalui jalur pendidikan dan pengajian agama, bahkan ada yang bermetamorfosa dengan jaringan 'terorisme' skala luas. Hal ini bisa dilihat dari ekstensitas aktivisme mereka, karena dari data terakhir saja, sebagaian dari mereka, secara personal, memiliki kaitan langsung dengan gerakan radikalitas islam daerah lain, seperti Poso maupun jaringan Sumatera.***

KOPYAH GUS DUR

Ada yang menarik dalam peringatan Hari Ulang Tahun ke 9 the Wahid Institute kemarin. Karena tanpa diduga, ditengah para tokoh nasional yang hadir, Mantan Ibu Negara, Siti Nuriyah istri Gus Dur, secara spontan memberikan dan menyematkan Kopyah Gus Dur pada Jokowi.

Pemandangan ini tentu berbeda dengan polemik politik dalam minggu terakhir ini, yang mengetengahkan kritik politik Amin Rais terhadap Jokowi. Bahkan dengan tegas, Amin yang memberikan kuliah umum dihadapan Civitas Akademika Univeraitas Diponegoro Semaranag, menghimbau mahasiswa tidak memilih Jokowi dalam Pilpres mendatang. Amin Rais mengasosiasikan Jokowi dengan Estrada, mantan Presiden Philipina yang digulingkan Aroyo. Kesamaan itu menurut Amin, keduanya naik kasta hanya bertumpu pada popularitas, bukan prestasi kinerja.

Tapi persepsi Amin itu berbeda dengan pandangan keluarga besar Gus Dur terhadap figur Jokowi. Karena bagi keluarga Gus Dur, dengan memberikan peci warisan Gus Dur pada Jokowi, seorang tokoh 'democration on the streets ini, berarti adanya penegasan legitimasi kultural dukungan politik keluarga besar Gus Dur terhadap Jokowi menjelang kontestasi politik pemilihan presiden yang akan datang, 2014.

Kalau kita telusuri dari akar budaya kekuasaan politik, apa sih tafsir kopyah Gus Dur itu?. Kopyah, atau peci Gus Dur bisa bermakna relasi kultural. Kopyah seorang Kyai. Dalam konteks ini, akan menegaskan hubungan Jokowi dengan Gua Dur, menjadi hubungan santri dengan kyai. Tetapi dalam bahasa politik, apa yang dilakukan Siti Nuriyah Wahid, bisa berarti menjadi simbol dukungan politik. Bahasa dukungan politik disini, tidak sekedar bermakna formal, tapi juga mengandung makna hikayat kebudayaan. Karena bagaimanapun, Gus Dur pernah menjadi bagian dari pemegang mandat kekuasaan negara, seorang presiden, maka kopyah itu bisa menjadi personifikasi budaya pewarisan spiritual kekuasaan.

Karena dari perjalanan budaya politik Jokowi, ada juga yang menafsirkan, bahwa Jokowi memiliki kesamaan kultur politik dengan Gus Dur. Kalau Gus Dur punya idiom 'gitu aja kok repot' dan 'emang gue pikirin', Jokowi juga punya idiom, 'tidak mikir, tidak mikir', setiap ditanya elektabilitas, atau bilang 'tugas saya hanya kerja menyelesaikan masalah jakarta'. Tapi yang jelas, keduanya memiliki kekuatan budaya demokrasi altetnatif, yang lebih orisinil, dalam menjalankan fungsi politik kekuasaan.***

RUNTUHNYA MITOS SOKO GURU REVOLUSI

Pilar penting sejarah revolusi Indonesia tidak bisa dipisahkan dengan basis sosial petani, dan nelayan. Mereka menjadi garda depan perubahan sosial ekonomi politik maupun budaya. Bahkan kondisi struktur sosial mereka ini, memiliki makna strategis membangun kedaulatan sistem ekonomi negara.

Tapi sayang, arus utama politik pembangunan kita, hingga saat ini, masih melembagakan watak borjuasi kolonial, dimana para pemangku kebijakan, selalu mengeleminasi struktur mereka ini hanya pada batas 'struktur sudra' dalam sistem pembangunan ekonomi nasional. Akhirnya, kehadiran para petani dan nelayan, sudah tidak lagi menjadi kekuatan revolusioner, yang menentukan arah kebijakan politik strategis, tapi eksistensinya sudah bergeser hanya sekedar sebagai substruktur kekuatan ekonomi industri, yang bertumpu pada basis kekuasaan modal kapital.

Maka potret ini, seakan mengembalikan pada situasi politik kolonial, VOC. Dimana fungsi negara semakin kabur. Bahkan, negara seolah berganti peran menjadi kekuatan korporasi. Akibatnya, tidak saja terjadi pergeseran struktur kebijakan demografis urbanisme, tetapi juga negara ikut serta merusak ekosistem perekonomian domestik. Situasi sosial buruh, petani, dan nelayan, yang sebelumnya menjadi penyangga ekonomi negara, berangaur-angsur berubah menjadi kekuatan konsumtif sosioindustrial. Dan kenyataan ini semakin lama, membawa mereka pada titik krusial, menghilangkan kedaulatan identitas sosial budaya dan basis sumberdaya ekonomi.

Sementara dalam konteks politik ekonomi, kebijakan distribusi kekuasaan otonomi daerah, belum berjalan maksimal, sehingga perlu perumusan ulang, dengan struktur kebijakan sentralisasi ekonomi sektoral. Karena faktanya, banyak program revitalisasi ekonomi sektoral, khusuanya berbasis agraris, baik pertanian maupun perikanan mengalami stagnasi. Sementara pada sisi lain, masih adanya persepsi differensial dalam melihat tingkat pertumbuhan ekonomi perkapita secara nasional, Growth National Product (GNP) dan Product Domestic Bruto (PDB) secara simultan.

Untuk itu, penegasan struktur sosial revolusioner pada basis petani dan nelayan, tidak menempatkan secara konvensional, sikap oposisi publik terhadap negara, melainkan sebuah proses transformasi kebijakan negara dalam mengembalikan kedaulatan konstituaional petani dan nelayan terhadap hak pengembangan keaejahteraan sosial ekonomi. Apalagi dalam penguatan kedaulatan sosial ini, hasilnya juga akan memiliki dampak revolusioner pada kebijakan kedaultan dan ketahanan pangan nasional.***

KONVENSI POLITIK PARA KYAI

Kemarin pagi, para ulama' se Jawa dan Madura telah berkumpul di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang. Pertemuan yang melibatkan Mahfud MD itu, tidak lain adalah membahas peta politik pencalonan Mahfud sebagai calon presiden mendatang.

Apakah pertemuan Mahfud dengan para kyai ini membahas secara khusus hasil pertemuan Mahfud dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, beberapa waktu yang lalu?, atau hanya sekedar pertemuan biasa yang akhir-akhir ini sering dilakukan untuk membahas perhelatan politik nasional?. Tapi konon kabarnya, memang dalam pertemuan tertutup itu, ada pembahasan khusus mengenai kemungkinan komposisi pencapresan Jokowi dengan Mahfud MD. Kalau begitu, berarti ada pendalaman pembahasan hasil pertemuan Mahfud dengan Megawati sebelumnya, yang mengarah pada wacana komposisi politik ideologi, nasionalis dan Islam.

Memang kalau kita baca secara struktural, posisi politik Jokowi maupun Mahfud itu sama, hanya mengandalkan kekuatan politik figur personal. Keduanya hanya bagaian dari subordinat, bukan pemilik otoritas utama struktur partai politik. Tapi karena faktor integritas, mereka memiliki elektoral publik yang memadai. Dan yang menarik dari perilaku budaya politik kedua tokoh ini adalah, mereka memiliki segmentasi basis politik tradisional sebagai kekuatan elementer penopang daya politik mereka. Kalau Jokowi berada dalam pusaran identitas ideologi politik 'wong cilik', sementara Mahfud sendiri, berada dalam entitas struktur politik Islam tradisional, struktur santri dan kyai.

Terlepas dari proses dinamika modernisasi politik yang terjadi, yang akan selalu mengalami pasang surut dalam menentukan struktur kekuasaan, tetapi kehadiran Jokowi dan Mahfud, seakan menggambarkan kesadaran baru sejarah dinamika budaya politik kebangsaan itu sendiri. Karena bagaimanapun, sejarah politik nusantara ini, pernah dibangun oleh sistem kekuasaan yang memiliki keunggulan ideologi kerakyatan yang bersifat terbuka. Sementara Islam, juga pernah melakukan transisi politik yang berujung pada pembentukan sistem budaya negara demokrasi, yang menjunjung tinggi nilai kebudayaan yang beragam, pluralisme. Bahkan budaya pluralisme ini yang tetap hidup hingga saat ini. Jadi meskipun sosial islam itu mayoritas, tapi tetap tidak tertarik dengan partai bebasis islam, dan cenderung lebih memilih partai politik berhakuan nasionalis.

Meskipun demikian, dalam realitas komposisi struktur kskuasaan, kekuatan politik struktur sosial Islam akan selalu menjadi komplementer integrasi kebangsaan. Maka boleh jadi, hasil dari komunikasi politik Mahfud dengan Megawati, dan konvensi kultural Mahfud dengan para kyai itu, tidak sekedar membahas kekuasaan politik semata, tapi secara kualitatif, juga melakukan elaborasi etika kebangsaan, yang meletakkan kembali hakekat struktur budaya politik, yang bercorak nasionalis dan Islam, sebagai bentuk penegasan mengembalikan wujud kedaulatan budaya bangsa dan negara, yang selama ini sudah dibajak oleh kekuasaan para mafia, yang mengatasnamakan kepentingan ekonomi, yang berubah wajah menjadi kartel bisnis dan oligarkhi ekonomi.***

DIASPORA POLITIK SANTRI ISLAM

Ada alternatif wacana politik poros tengah yang dilontarkan Amin Rais. Nampaknya, Amin Rais mencoba membiaskan kembali pergulatan politik tahun 2014 nanti seperti dalam peta politik tahun 1999, yang berhasil mengantarkan Gus Dur menjadi Presiden.

Memang secara faktual, kilas balik wacana politik poros tengah gagasan Amin Rais pada tahun 1999 itu, juga ditujukan untuk menghadang laju kemenangan politik kaum nasionalis, PDIP dalam mencalonkan Megawati sebagai presiden. Tapi, karena adanya kolaborasi politik poros tengah, yang membawa isu politik aliran, Islam, akhirnya Megawati terhempas dan gagal menjadi presiden saat itu. Meskipun PDIP menjadi pemenang pemilu. Dan struktur politik poros tengah mampu mengantarka Gus Dur, yang merupakan representasi kekuatan politik Islam, akhirnya dapat mengalahkan Megawati dalam proses pemilihan presiden melalui SU MPR-DPR RI. Karena ketika itu belum menggunakan mekanisme pemilihan secara langsung oleh rakyat.

Tapi setelah proses demokrasi mengalami perubahan, dimana pemilihan presiden menggunakan pilihan langsung oleh rakyat, masihkah politik poros tengah itu relevan dengan situasi sosial politik saat ini?. Apalagi politik poros tengah itu diformulasi kembali dengan identitas politik santri Islam, yang kehadirannya juga untuk menghadang determinasi struktur politik kaum nasionalis. Sehingga tidak salah, kalau banyak pandangan yang menganggap, pendapat Amin Rais itu absurd, dan tidak realistis ditengah perubahan proses demokrasi itu sendiri. Meskipun demikian, ada pula yang mengapresiasi, karena pendapat Amin itu dianggap mampu menjaga keseimbangan progresifitas konstelasi politik nasionalis, dalam hal ini PDIP dan fenomena Jokowi, yang saat ini memiliki kekuatan dominan.

Meskipun kalau dilihat dari kekuatan elektabilitas struktur politik aliran, Islam, memang pandangan Amin Rais ini tidak realistis. Karena dari pengalaman porelehan suara setiap pemilu, maupun hasil survey terakhir, kekuatan dukungan suara partai berbasis Islam sendiri, setiap partai politik tidak jauh dari kisaran keterpilihan 5%. Fakta ini berbeda dengan partai politik berbasis nasionalis, yang masih pada elektorasi 10% hingga 20%. Tetapi, kalau pandangan Amin Rais ini diletakkan dalam kerangka pembentukan opini dan isu politik nasional, maka persepsi ini akan mampu memberikan warna politik aliran dalam penentuan komposisi struktur presidensil, kolaborasi nasionalis dan Islam.

Persoalannya, dalam membangun identitas tunggal politik santri 'islam' akan selalu menghadapi problem krusial, adakah kekuatan personal yang mampu merepresentasi menjadi perekat simbol politik tersebut?. Karena bagaimanapun, polarisasi dan segmentasi egosentrisme kepentingan pragmatis masing-masing Parpol 'Islam' juga akan muncul, dan menjadi faksi yang terbelah. Maka untuk memaknai kembali diaspora kekuatan politik Islam ini, dibutuhkan sebuah proses 'konvenai' alamiah untuk menghadirkan personifikasi pemimpin yang terukur, yang memiliki kapasitas, kapabilitas, serta akseptabilitas publik itu sendiri. Karena dengan formulasi politik ini, gagasan politik poros tengah, yang sejatinya adalah penguatan partisipasi politik Islam, memiliki daya keunggulan kompetitif untuk menjadi pemimpin nasional.***

JOKOWI MERUWAT SPIRITUAL MAQOM PARA RAJA

Kalau kita lihat sekilas, sosok Jokowi hanyalah potret pribadi yang lugu, apa adanya, tanpa memiliki hasrat kekuasaan politik. Tapi jika kita jeli membaca simbol-simbol perilaku budaya politik yang melekat pada diri Jokowi, dia itu memiliki dimensi keluasan spiritual politik, yang kaya akan makna metalogik adat kebudayaan para raja jawa.

Ilustrasi diatas akan menggambarkan peristiwa pada awal Bulan Desember nanti, dimana Jokowi berencana menghelat acara fenomenal yang bertajuk 'World Heritage Festival' di Jakarta. Dalam prosesi acara itu, Jokowi akan mengundang raja dan ratu dari seluruh penjuru dunia, termasuk rencananya mengundang pewaris kerajaan Inggris. Boleh jadi, dalam festival internasional ini, Jokowi akan mengemas dalam tajuk apresiasi warisan kebudayaan. Tetapi sejatinya, dalam suluk ajaran kesejatian tradisi jawa, yang merupakan entitas spiritual Jokowi, akan memiliki makna lakon politik tersendiri dalam mentransformasikan kederajatan diri diantara pamor para raja untuk memberikan berkah kekuasaan.

Karena dalam pakem mitos budaya jawa, seorang punggawa seperti Jokowi, yang tidak memiliki silsilah keturunan raja, itu akan sulit menapaki tingkatan derajat menjadi raja, jika tanpa melalui prosedur yang absah, dan mendapat legitimasi dari para pemilik keturunan darah biru, atau pewaris para raja itu sendiri. Dalam struktur budaya jawa, meruwat derajat raja itu bisa melalui unsur perkawinan, atau melalui pemberian pusaka kekuasaan. Kisah ini pernah diceritakan dalam 'Serat Dewaruci', adanya wahyu 'maningrat', penyebar keratuan, 'cakraningrat', penjaga kedudukan, dan 'widayat', pelanggeng kekuasaan. Begitu juga dalam kisah Mahabarata, yang mewariskan kekuatan 'jimat kalimashadha', yang merupakan legitimasi untuk menaklukan penguasa dalam berebut kekuasaan.

Kalau kita baca konteks World Herittage Festival ini dengan fenomena politik Jokowi, secara implisit seakan menegaskan, sebuah korelasi kebudayaan yang merajut pada kederajatan personal Jokowi untuk menghadapi kontestasi politik pemilihan presiden mendatang. Karena bagaimanapun, dalam prosesi ruwatan ini bisa saja memiliki makna 'maningrat', transformasi penyebar keratuan pada diri Jokowi, dalam menaklukkan egosentrisme kekuasaan dinasti Soekarno di internal PDIP. Bahkan lebih luas, ruwatan budaya yang dibalut dalam World Heritage Featival ini juga untuk menjaga eksistensi politik Jokowi dalam mencapai 'cakraningrat' maupun 'widayat'.

Jika fakta budaya politik ini yang terjadi, laku sosok Jokowi bukanlah orang yang lugu dan sederhana dalam pengertian matetial, melainkan Jokowi menggunakan ilmu laku politik, yang menjelajah esensi spiritual budaya jawa. Tidak cukup disitu, Jokowi sebentar lagi juga akan menjangkau kosmologi pengetahuan spiritual sangkan paran para raja sejagad untuk menisbatkan warisan kekuasaan. Maka kalau ingin menaklukan kekuatan Jokowi, akan sangat tergantung upaya konspirasi lawan politik Jokowi dengan para resi, sang mahaguru, untuk menarik kembali kekuatan 'Dewaruci' yang sedang dalam genggaman Jokowi. Kalau upaya itu tidak bisa, maka Jokowi itu hanya bisa dikalahkan dengan Kalimashadha. Tapi maslahnya, siapa pemilik Kqlimashadha itu?.***